Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Denmark Klaim Wilayah Kutub Utara  

image-gnews
AP/NOAA
AP/NOAA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Denmark mengajukan klaim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kepemilikan area di Kutub Utara. Denmark menyatakan wilayah yang mengelilingi Kutub Utara terhubung dengan landas benua Greenland yang merupakan wilayah otonomi mereka. Menteri Luar Negeri Denmark Martin Lidegaard menyebut klaim itu sebagai tonggak penting bersejarah bagi negaranya. 

Jon Rahbek-Clemmensen dari Universitas Syddansk mengatakan klaim itu menunjukkan bahwa Denmark tidak bisa ditekan. Klaim itu juga membuktikan dukungan politik pada masyarakat Greenland. "Ada dorongan kuat di Greenland untuk meraih kemerdekaan. Denmark ingin menunjukkan kemampuannya," katanya seperti ditulis BBC, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: 100 Tahun, Kutub Utara dan Selatan Bertukar Tempat)

Christian Marcussen, ilmuwan dari Survei Geologi Denmark dan Greenland, kepada Associated Press menyatakan mereka yakin dengan bukti-bukti klaim mereka. "Pegunungan Lomonosov adalah perpanjangan wilayah alami dari landas Greenland."

Sebelumnya, Kanada dan Rusia juga sudah menyatakan kedaulatan mereka atas wilayah Arktik yang dikenal kaya sumber energi. Wilayah yang diperebutkan adalah pegunungan bawah laut Lomonosov sepanjang 1.800 kilometer yang membelah Arktik menjadi dua. Menanggapi tuntutan tersebut, negara-negara Arktik sepakat sidang PBB bisa menyelesaikan sengketa wilayah Kutub Utara. (Baca: Mengenal Fenomena Babi Kutub)

Laporan Survei Geologi Amerika Serikat pada 2008 menyebutkan sekitar 22 persen sumber energi dunia yang belum ditemukan berada di wilayah utara Lingkar Arktik. Namun Kutub Utara diperkirakan tidak memiliki banyak cadangan minyak dan gas.

Tim dari Denmark telah menyerahkan tiga boks berisi data pendukung klaim mereka ke komisi PBB, Senin, 15 Desember lalu. Sebanyak 21 anggota panel penyelidik akan memeriksa kesahihan bukti ilmiah klaim-klaim atas Kutub Utara yang mereka terima. Lidegaard mengatakan data yang sudah dikumpulkan sejak 2002 itu mendukung klaim Denmark atas area seluas 895 ribu kilometer persegi. Luas area itu sekitar 20 kali ukuran wilayah Denmark.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Enam tahun lalu Denmark, Rusia, Norwegia, Kanada, dan Amerika Serikat sepakat masalah teritori itu diselesaikan menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Setelah meratifikasi konvensi, tiap negara punya waktu 10 tahun untuk mendaftarkan klaim berisi perpanjangan landas benua lebih dari 200 mil laut dari batas wilayah mereka. Kanada sudah menyatakan keinginan mereka secara formal tahun lalu.

Sebelumnya, sengketa wilayah di Kutub Utara sempat memanas setelah kapal selam Rusia memasang bendera titanium antikarat di sana pada kedalaman 4.200 meter di bawah laut. Aksi yang terjadi pada 2007 itu sempat membuat Kanada marah. 

AP | BBC | GABRIEL WAHYU TITIYOGA

Berita Terpopuler:
Imam Prasodjo Ucapkan Innalillahi... pada KPK
Gara-gara Ahok, Pengusaha Rugi Rp 190 Triliun 
Ini Daftar Peneliti Paling Luar Biasa Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).


BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema
BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar


Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Patok perbatasan kuno di Belgia-Prancis.[CBS News]
Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.


Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.


Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.


RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

16 November 2019

Prajurit Yonif 644/Walet Sakti anggota Satgas Pengamanan Perbatasan berjalan di sekitar patok negara saat melakukan patroli di wilayah hutan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Tugas menjaga kedaulatan negara di wilayah Sanggau kini tengah diemban oleh 169 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti. ANTARA/Ismar Patrizki
RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.


Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 644/Walet Sakti melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. ANTARA/Ismar Patrizki
Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.