TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan instansinya masih memberikan toleransi bagi pengendara yang parkir sembarangan. Aksi parkir liar tersebut, kata dia, timbul akibat larangan sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.
Toleransi diberikan selama sepeda motor yang diparkir tak menutupi jalan. "Kami tolerir sepanjang tidak sampai menutup jalan," kata Akbar saat dihubungi, Rabu, 17 Desember 2014.(Baca:Motor Dibatasi, Transjakarta Buat Rute Baru)
Dinas Perhubungan menyediakan lima unit bus tingkat pariwisata dan sepuluh unit bus Transjakarta single. Menurut Akbar, Transjakarta yang beroperasi ulang-alik sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat itu, berlabel 'gratis' dan tiba di halte dalam waktu sekitar 10 menit.
Ada pula bus tingkat pariwisata datang dalam waktu yang lebih lambat, lantaran rute ulang-aliknya dimulai dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia. Akbar menjelaskan, evaluasi penerapan larangan tersebut menunjukan belum banyak warga yang memanfaatkan bus gratis yang disediakan Dinas Perhubungan. Nantinya, jumlah bus tingkat pariwisata akan ditambah lima unit, yang berasal dari sumbangan Tahir Foundation bermerk Mercedes Benz.(Baca: Ahok Mestinya Lakukan Ini Sebelum Batasi Motor)
Akbar mengatakan penerapan larangan melintas di hari pertama, Dinas Perhubungan menurunkan 110 personel, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta 100 personel, dan 1.700 personel gabungan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Jumlah personel disesuaikan dengan keadaan yang berkembang di rute pembatasan. "Masyarakat juga masih menyesuaikan diri," kata Akbar.
Gubernur DKI Jakarta Bassuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah memprediksi sepinya pengendara sepeda motor yang memanfaatkan bus gratis tersebut. Alasannya, pengendara sepeda motor lebih cerdik mencari jalan alternatif untuk mengantisipasi larangan tersebut. "Mengendarai sepeda motor itu sudah paling enak, memang pasti kosong busnya," ujar Ahok. (Baca: Pembatasan Sepeda Motor di HI Diterapkan 24 Jam )
Larangan ini membutuhkan waktu hingga masyarakat memahami tujuannya. Ahok memaklumi adanya penolakan dan gugatan dari warga. Penolakan tersebut akan mereda jika sistemnya berjalan dengan normal. "Semua kebijakan pasti digugat, tak apa," kata Ahok.
LINDA HAIRANI
Baca juga:
BBM Kilang Pertamina Lebih Mahal dari Impor
Islah Golkar, Kubu Agung Ajukan Lima Syarat
Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto
Bandung Helat Peragaan Busana Bercorak Asia Afrika
