TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah akan memulangkan 1,8 juta tenaga kerja ilegal tahun depan. Kebijakan tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo.
"Salah satu hasil sidang kabinet yaitu memulangkan 1,8 juta TKI ilegal. Tapi kami belum terima instruksi detail kebijakan tersebut," ujar Lalu di Jakarta Pusat, Kamis 18 Desember 2014. (Baca: Problem TKI di Malaysia, RI Minta Majikan Diadili)
Jumlah TKI ilegal yang dipulangkan diambil dari penyesuaian data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kemenlu menyatakan terdapat 2,7 orang Indonesia yang keluar negeri secara ilegal.
"Database Kemenlu ada 2,7 juta, mungkin saja termasuk mahasiswa dan diplomat yang sedang tugas. Tidak ada data tepat soal jumlah itu," tutur Lalu. (Baca: 39 Calon TKI Dipulangkan dari Malaysia)
Menurut Lalu, Kemenlu siap memulangkan TKI sesuai dengan prosedur resmi. Pemerintah, kata dia, akan memikirkan soal proses pemutihan atas pelanggaran hukum dan bekal keterampilan ketika kembali ke kampung halaman.
"Kami akan pelajari lagi, mereka harus kerja apa setelah dipulangkan," ujar Lalu.
Berdasarkan data BNP2TKI, jumlah TKI di luar negeri sekitar 6,2 juta orang, baik legal maupun ilegal. Mayoritas tenaga kerja ilegal bekerja di Malaysia, yaitu 1,2 juta orang. Sisanya bekerja di Korea, Timur Tengah, Taiwan, dan Hong Kong.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terpopuler:
Tip PT Sritek Bayar Listrik dan BBM Murah
BPK Temukan Kerugian Negara Rp 25,74 Triliun
MEA, Vietnam Pesaing Berat di Industri Farmasi
