TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Tony Abbott melakukan pergantian kabinet pada Ahad, 21 Desember 2014. Perombakan ini bertujuan agar menteri-menterinya lebih berfokus memperbaiki perekonomian negeri Kangguru itu.
Salah satu menteri yang diganrti adalah Menteri Pertahanan David Johnston. Sedangkan Menteri Imigrasi Scott Morrison dipromosikan menjadi Menteri Urusan Sosial. "Ini adalah isyarat bahwa pemerintah ingin ekonomi menjadi garda terdepan dan pusat pada tahun mendatang," kata Abbott kepada wartawan di Canberra.
Naiknya Morrison menjadi Menteri Urusan Layanan Sosial menggarisbawahi perubahan prioritas dari program "mengusir manusia perahu" yang membuatnya berkuasa tahun lalu.
Kebijakan itu dikritik Perserikatan Bangsa-bangsa tetapi Abbott memuji Morrison sebagai "ahli kebijakan dan pemerintahan yang sulit" karena dianggap berhasil mengurangi laju masuknya manusia perahu sepanjang tahun lalu. "Dia adalah operator politik yang sangat tangguh dan kompeten," kata Abbott.
Johnston kehilangan posisinya dalam perombakan sebulan setelah dia mempermalukan pemerintah dengan pernyataan soal pembuat kapal milik pemerintah Australia, ASC. Saat itu dia mengatakan tidak percaya pada ASC bahkan untuk membuat sebuah kano.
Pernyataan itu menuai perkiraan sebagian besar program pembuatan kapal selam senilai A$40 miliar akan diserahkan kepada asing. Seperti yang diberitakan Reuters pada September lalu bahwa Australia akan membeli 12 kapal selam dari Jepang.
Johnston akan digantikan oleh Kevin Andrews, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri urusan Layanan Sosial. Sedangkan Morrison akan digantikan oleh Peter Dutton, mantan detektif polisi sebagai Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan.
Abbott juga menunjuk Susan Ley sebagai Menteri Kesehatan dan Olahraga, wanita kedua dalam jajaran kabinetnya setelah Julie Bishop sebagai Menteri Luar Negeri.
Penunjukkan Ley dipandang sebagai upaya Abbott menjawab kritik keterwakilan wanita di kabinet. "Penunjukkan kami berdasarkan prestasi," kata Abbott ketika ditanya apakah dua wanita di kabinet sudah cukup. "Seiring perjalanan waktu dan jumlah wanita di Parlemen meningkat, saya yakin jumlahnya akan bertambah.
REUTERS | NATALIA SANTI
Berita Terpopuler
Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu
3 Dalih Pemerintah Jokowi Talangi Utang Lapindo
Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi
'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'