Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hanafi Rais: Visi Maritim Jokowi Jangan Nanggung  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Potongan badan kapal ikan ilegal berterbangan ketika ditenggelamkan di Perairan Teluk Ambon, Maluku, 21 Desember 2014. Terdapat 45 ABK warga Thailand dan 17 ABK warga Kamboja yang diamankan dalam penangkapan ini. FOTO: Seskab RI Andi Widjajanto
Potongan badan kapal ikan ilegal berterbangan ketika ditenggelamkan di Perairan Teluk Ambon, Maluku, 21 Desember 2014. Terdapat 45 ABK warga Thailand dan 17 ABK warga Kamboja yang diamankan dalam penangkapan ini. FOTO: Seskab RI Andi Widjajanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hanafi Rais mengatakan kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia belum memadai untuk melengkapi angkatan bersenjata di Indonesia.

Idealnya, ujar Hanafi, anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan alutsista sebesar Rp 200 triliun. "Namun, hingga DPR periode sebelumya, baru sekitar Rp 100 triliun yang terealisasi," kata putra politikus senior Amien Rais ini, Ahad, 21 Desember 2014. (Baca: Anak Amien Minta Susi Bom Kapal Ikan Cina Bila..)

Anggaran itu, ujar dia, dibutuhkan untuk membeli alutsista yang proporsinya disesuaikan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo. "Kalau Presiden ingin memperkuat maritim, berarti kebutuhan pertahanan di sektor maritim harus diperbanyak."

TNI AL mengeluhkan kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia. Dari 160 armada yang dimiliki, hanya 60-70 yang ada di perairan. Padahal TNI butuh 300-400 kapal untuk memastikan semua perairan Indonesia dapat disisir. (Baca: Lindungi Kapal Vietnam, Menteri Susi Diprotes)

Kebutuhan anggaran itu muncul di tengah gencarnya Presiden Jokowi serta Menteri Kelautan dan perikanan membasmi kapal-kapal asing pencuri ikan. Ahad lalu, TNI AL kembali menenggelamkan dua kapal berbendera asing, yakni KIA Century 4 dan KIA Century 7, dari Papua Nugini.

Menurut Hanafi, pengamanan perairan tak cukup dengan kapal patroli. Alutsista lain, seperti helikopter, pesawat intai, dan kapal selam, perlu ditambah untuk memperkuat pertahanan. Setidaknya Indonesia membutuhkan total 2.000 unit alutsista untuk TNI AL. (Baca: Menteri Susi Intai 13 Kapal, TNI Tak Bergerak)

Menurut dia, DPR sangat mendukung penambahan anggaran untuk kelanjutan pemenuhan alutsista minimum. Hanafi mengimbau Presiden Joko Widodo dan menteri terkait segera membicarakan detail kebutuhan pertahanan dengan DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Selama ini, Presiden belum pernah mengungkapkan visinya tentang memperkuat pertahanan," ujar Hanafi. "Kalau punya visi maritim, jangan tanggung-tanggung." (Baca juga: Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi)

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Baca Berita Terpopuler
'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'
Muhammadiyah Tak Haramkan Muslim Ucapkan Natal 
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
Jokowi Lunasi Utang Ical, Korban Lapindo Girang 
'Jangan Paksa Pegawai Pakai Atribut Natal'
Gus Sholah: Jangan Melarang Ucapkan Selamat Natal
Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel 
Penyair Sitor Situmorang Wafat di Belanda 
Jokowi Gampang Diobok-obok, Ini Sebabnya

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

9 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

11 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

11 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

12 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

12 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

12 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

12 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

13 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

14 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.