TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan sepanjang tahun 2014, Pemerintah DKI Jakarta paling banyak melakukan penggusuran Pedagang Kaki Lima saat bulan Agustus. Pada saat itu, Agustus, jumlah pedagang yang digusur berjumlah sekitar 700-800 orang. (Baca: (Baca: Gusur Kali Jodo, Ahok Siapkan Rusun Daan Mogot)
Menurut dia, penggusuran PKL paling rendah terjadi pada Februari dan April dengan jumlah pedagang yang direlokasi kurang dari 100 penjual. "Sedangkan saat bulan Juni, tak terjadi peningkatan penggusuran PKL karena adanya momen Pemilu Legislatif," tuturnya dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh FAKTA dengan tema Catatan Akhir Tahun 2014 Jakarta Belum Ramah HAM di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Nomor 25, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Desember 2014.
Berdasarkan temuan FAKTA, sepanjang tahun 2014 (Januari-12 Desember) Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan penggusuran terhadap PKL di 17 wilayah. Jumlah yang terkena relokasi tersebut mencapai 2.149 pedagang. (Baca:Relokasi Tak Pasti, Warga Kapuk Hentikan Aktivitas)
Dari forum diskusi yang juga dihadiri oleh pengamat transportasi Darmaningtyas dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Patricia Rinwigati itu, temuan Fakta juga mengungkapkan jika waktu untuk menggusur PKL terbanyak terjadi pada saat bulan Agustus. Sedangkan PKL paling sedikit mengalami penggusuran saat Februari dan April. Namun trend penggusuran pasca April akan terus meningkat. Pada saat Juli jumlah PKL yang tergusur mencapai 300 pedagang. Sedangkan pada saat Desember jumlah PKL yang tergusur kurang dari 200 penjual.
Azas Tigor menjelaskan dari 17 wilayah penggusuran terhadap PKL, 15 wilayah (88 persen) diantaranya tidak melalui proses sosialisasi dan negosiasi. Sedangkan untuk 2 daerah (12 persen), pemerintah telah melakukan sosialisasi dan negosiasi dengan pedagang sebelum melakukan penggusuran. (Baca:DKI Bersihkan Taman Honda Tebet)
Pemerintah, Azas Tigor menambahkan, seharusnya memfasilitasi pedagang-pedagang yang belum memiliki tempat berjualan agar mereka tetap bisa bertahan hidup dan tidak menjadi beban pemerintah dengan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan penggusuran baik terhadap PKL maupun pemukiman akan semakin meningkat pada tahun 2015 hingga 2016. Meningkatnya penggusuran disebabkan oleh persiapan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018. "Penggusuran akan masif terjadi saat itu, 2015-2016," kata Nirwono ketika menjadi pembicara dalam acara yang sama. (Baca:59 Keluarga Menolak Pindah dari Waduk Ria Rio)
Penggusuran, kata Nirwono, akan mengalami penurunan pada saat tahun 2017. "Tahun 2017 ada Pilkada sehingga penggusuran tak akan banyak," ujarnya.
Dosen FH UI yang peduli dalam bidang Hak Asasi Manusia Patricia Rinwigati mengatakan setiap penggusuran tak boleh terjadi pelanggaran HAM. Penggusuran terhadap PKL tak boleh mengurangi kualitas hidupnya. Dia juga menyarankan pemerintah untuk mengajak dialog PKL yang akan direlokasi. "Sudah saatnya mereka (PKL) dijadikan subjek pembangunan," ujarnya.
GANGSAR PARIKESIT
Baca berita lainnya:
'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'
Muhammadiyah Tak Haramkan Muslim Ucapkan Natal
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
Jokowi Lunasi Utang Ical, Korban Lapindo Girang
