TEMPO.CO, Jakarta - Dua ibu bergegas mendekati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tengah berjalan ke mobilnya, di sisi kiri gedung Balai Kota, Selasa petang, 23 Desember 2014. Mereka meminta Ahok--sapaan Basuki--membatalkan rencana penertiban rumah warga di bantaran Kali Sekretaris, RT 04 RW 05, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Alasannya, warga RT 04 RW 05, bersedia menata sendiri lahan dan bangunan di bantaran Kali Sekretaris agar tidak kumuh. Namun Ahok dengan tegas menolak permintaan itu. "Tak bisa, itu harus tetap dibongkar," kata Ahok kepada ibu yang bernama Nurul Adhaini, 48 tahun, dan Nikmatul Mushofah, 38 tahun, itu. (Baca juga: Ahok Ubah Strategi Penggusuran)
Dua ibu itu mengaku mewakili warga RT 04 RW 05, Kelurahan Kebon Jeruk. Warga resah karena menerima surat untuk mengosongkan tempat tinggal mereka. Padahal mereka saat ini belum menerima kunci untuk menempati rumah susun Daan Mogot.
Ahok menjelaskan proyek normalisasi Kali Sekretaris tak hanya membersihkan kali saja. Ke depan, kali akan dibuat lebih dalam 12 meter dengan trase jalan delapan meter dari pinggir kali. "Nanti semua itu ada jalan inspeksi," kata Ahok. Menurut Ahok, tak ada pilihan lain selain pembongkaran bangunan supaya proyek normalisasi Kali Sekretaris tak terhambat.
Tak puas dengan jawaban orang nomor satu di Jakarta ini, Nurul pun memberondong dengan alasan ada 160 KK yang belum mendapatkan kepastian kunci, bahkan tak pernah ada perundingan dengan warga perihal penggusuran ini. Namun, Ahok menjelaskan ia menyetujui pembongkaran karena sudah melakukan pengecekan secara detail. "Untuk kasus Ciliwung, itu kami ganti duit karena enggak ada shield pile. Itu alam," kata Ahok.
Sementara untuk kasus di Kali Sektretaris berbeda. Shield pile di sungai itu sudah ada lebih dulu sebelum bangunan warga berdiri di bantaran. Keberadan bangunan di bantaran sungai membuat pemerintah kesulitan membersihkan Kali Sekretaris. "Belanda dulu itu membangun sungai pasti ada di jalan di sisi kiri-kanan supaya alat berat bisa ngambil tanah, bisa turun," katanya.
DINI PRAMITA
Berita lain:
Bima Arya Segel Gereja, Ini Respons GKI Yasmin
Jokowi Talangi Utang Ical , 'Tak Semudah Sulap'
Kubu Agung Pilih Islah dengan Ical karena PKB