Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

'King Suleiman' Diprotes, Begini Pembelaan ANTV  

image-gnews
Serial King Suleiman. (twitter)
Serial King Suleiman. (twitter)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Perusahaan PT Visi Media Asia Tbk (Viva) Neil Tobing mengklaim film King Suleiman yang disiarkan di ANTV sudah melalui sensor ketat. Neil Tobing menganggap orang yang tak berkenan dengan tayangan King Suleiman belum menontonnya. Padahal, kata dia, film yang menceritakan Kerajaan Ottoman itu bisa mengalahkan pengaruh Romawi. (Baca: 'King Suleiman' di ANTV Diprotes, Ini Sikap KPI)

"Banyak filosofi yang bisa diperoleh dari King Suleiman," kata Neil saat dihubungi, Kamis, 25 Desember 2014. "Tonton dulu filmnya. Jangan asal bunyi!"

Neil menyebutkan banyaknya serangan yang ditujukan kepada ANTV melalui media sosial merupakan bentuk kampanye hitam. "Biasalah. Persaingan ketat. Adalah yang tak suka," katanya. "Ini bisa mengarah ke pembunuhan karakter."

Neil bakal terus menayangkan film yang diputar pada Senin-Sabtu pukul 21.30 WIB tersebut. Musababnya, Komisi Penyiaran Indonesia baru akan mengklarifikasi tayangan King Suleiman setelah dihujat di media sosial. "Masak, gara-gara satu atau dua orang yang tak suka, kami harus menghentikan King Suleiman?" dia mempertanyakan.

Portal Islamedia menyebut Sultan Sulaiman adalah tokoh yang menyusun sistem Undang-Undang Daulah Turki Utsmani berdasarkan syariat Islam. Namun, menurut media itu, serial King Suleiman di ANTV justru mempropagandakan kebobrokan moral Daulah Utsmaniyah. "Pada edisi perdana itu juga sudah ada adegan King Suleiman tidur tanpa baju. Serta kondisi para harem yang cantik dan seksi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Fajar Arifianto Isnugroho, mengatakan lembaganya telah meminta Majelis Ulama Indonesia menilai serial King Suleiman yang tayang di ANTV. Menurut Fajar, kompetensi MUI diperlukan karena King Suleiman ini bersinggungan dengan muatan religi. KPI, kata dia, tak bisa langsung memberikan tindakan. "Tunggu penilaian MUI dulu," kata Fajar.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita Lain
Keliling Gereja, Aher Ucapkan Selamat Natal

Penunggak Pajak Dicekal, Termasuk Bos Epiwalk 

Menteri Pariwisata Target 10 Juta Wisman di 2015 

Bensin Oktan 88 Tak Akan Dihapus  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

28 hari lalu

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia


Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

9 Januari 2024

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?


Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

8 Juni 2023

Ilustrasi Ganja. Getty Images
Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.


MUI dan Lembaga Penyiaran Sepakati Isi Ramadan dengan Tayangan Berkualitas

7 Maret 2023

Ilustrasi anak dan Ramadan. AP
MUI dan Lembaga Penyiaran Sepakati Isi Ramadan dengan Tayangan Berkualitas

MUI mengajak lembaga penyiaran untuk mengisi Ramadan dengan konten tayangan yang berkualitas, seperti memperbanyak muatan pendidikan, dan dakwah


DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

Anggota Komisi I DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh. Foto: Dok/Man
DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.


MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

7 April 2022

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan jumpa pers penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin 18 Mei 2020. ANTARA/Dewanto Samodro
MUI Pantau Tayangan TV Saat Ramadan

MUI akan memantau seluruh tayangan dan memberikan catatan bagi mereka yang tidak menunjukkan pesan pencerahan.


Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta, Rabu 8 September 2021. TEMPO/Subekti.
Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.


Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Pelawak Kabul Basuki alias Tessy. (YouTube/MAIA ALELDUL TV)
Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.


KPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi

5 Desember 2021

Ilustrasi menonton televisi. Shutterstock.com
KPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi

Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta menilai para mubalig bisa mengarahkan masyarakat agar memperoleh manfaat saat menonton televisi


Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

2 Oktober 2021

Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta, Rabu 8 September 2021. TEMPO/Subekti.
Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.