Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Dukung Penundaan Pilkada 2016

Editor

Budi Riza

image-gnews
Aktivis menunjukan jari dengan tinta sambil memegang poster saat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa poster dan spanduk menolak UU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 12 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Aktivis menunjukan jari dengan tinta sambil memegang poster saat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa poster dan spanduk menolak UU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 12 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, mendukung penundaan Pemilu Kepala Daerah hingga tahun 2016.

Opsi itu dinilai lebih efisien dan mengurangi dampak kekosongan pimpinan di daerah. "Itu lebih rasional," kata Saleh ketika dihubungi, Sabtu, 27 Desember 2014.

Menurut Saleh, Pilkada pada 2016 akan menghemat biaya lantaran ada 300-an pemilu kepala daerah yang akan digelar pada tahun. Jumlah itu bertambah lebih dari seratus even dibanding opsi pelaksanaan di tahun 2015. "Penundaan itu juga penting bagi persiapan teknis KPU." (Baca:Pilkada Mundur, PPP: Tergantung Pembahasan di DPR)

Selain manfaat itu, kata Saleh, penundaan itu juga akan meminimalisir dampak kepemimpinan para pelaksana tugas. Para kepala daerah yang habis masa tugasnya di tahun 2016 tidak harus dilanjutkan pejabat pelaksana tugas yang bekerja selama dua tahun lebih hingga tahun 2018.

"Begitu Gubernur dan Bupatinya selesai, maka akan ada kekosongan pimpinan di daerah untuk waktu yang cukup lama. (Baca: Alternatif Pilkada Serentak Menurut Jimly)

Padahal seorang plt tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Masalah ini bertentangan dengan semangat pilkada langsung," ujar Saleh.

Opsi pemunduran jadwal pilkada sedang dibahas untuk merespon pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beleid yang diterbitkan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan ditentukan nasibnya dalam masa sidang pertama DPR pada Januari 2015.

Perpu itu menyebut keharusan pilkada serentak pada tahun 2015 bagi Gubernur dan bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir sepanjang tahun 2015. Sedangkan bagi yang berakhir sepanjang tahun 2016, pilkada akan diundur hingga pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2018.

Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di sepanjang tahun 2016, kepemimpinan daerah akan dikendalikan oleh pelaksana tugas hingga pilkada serentak di tahun 2018. Perbedaan jadwal pilkada di tahun 2015 dan 2016 akan diseragamkan secara nasional pada tahun 2020.

RIKY FERDIANTO




Berita Terpopuler
Kisah Cinta Kaesang Jokowi, 3 Kali Ditolak Gadis
Masih Jomblo, Kaesang Jokowi Tak Galau
Sitor Akan Dimakamkan seperti di Puisinya
The Interview, Pemeran Kim Jong-un Belajar di HBO



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

44 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Januari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.


Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.


KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

Petugas melakukan tes pada barang bukti Narkotika jelanh pemusnahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Utara. Kamis, 9 Juni 2022. Sebanyak 308.445 gram sabu dan 29.482 butir happy five hasil pengungkapan enam kasus pada bulan Maret -Mei di musnahkan dengan menggunakan incenerator. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.


KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)


KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

Hang Puthea, Juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kamboja atau NEC. Sumber: TEMPO/Suci Sekar
KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.


Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (keempat kiri) bersama Anggota KPU DKI Jakarta saat memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.


Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.


Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.