Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penunggak PBB 2014 di Jakarta Capai 700 Ribu NPWP  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (kiri) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono (tengah) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo (kanan) memperagakan gerakan kampanye tertib lalulintas saat acara peresmian
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (kiri) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono (tengah) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo (kanan) memperagakan gerakan kampanye tertib lalulintas saat acara peresmian " Aksi keselamatan Lalu lintas 2015" di Bunderan HI, Jakarta, Rabu 31 Desember 2014. M IQBAL ICHSAN / TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penerimaan pajak di Jakarta tahun 2014 ini dipastikan meleset dari target. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sebanyak 700 ribu pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih belum memenuhi kewajibannya.

"Hingga Desember 2014 tercatat 700 ribu NPWP, dan tenggat pembayarannya juga Agustus lalu," kata Iwan, Selasa, 31 Desember 2014. (Baca: Ahok: Nego Proyek Titipan DPRD Bikin RAPBD Seret)

Iwan mengatakan total nilai tunggakan itu mencapai Rp 1 triliun. Kondisi itu membuat target penerimaan pajak dari Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp 6,8 triliun meleset. Hingga Desember ini, uang pajak yang masuk ke kas DKI baru sekitar Rp 5,5 triliun.

Pemerintah pun sudah memberikan peringatan kepada para pengemplang pajak agar segera melunasi tagihannya. Mereka diberikan dispensasi berupa penghapusan denda dua persen tiap bulan jika membayar tagihan hingga Oktober kemarin. "Tapi tetap saja banyak yang belum tertib membayar," kata Iwan. (Baca: Ahok Promosikan 3 Tertib di Depan Petinggi Polisi)

Beberapa penunggak pajak itu pun disebutnya merupakan korporasi besar. Iwan mengancam bakal menyita bangunan milik wajib pajak itu jika tidak juga melunasi tunggakan hingga Februari 2015. Seluruh penunggak itu pun juga diwajibkan membayar denda sebesar dua persen per bulan dari nilai pajaknya.

Penyitaan itu, kata Iwan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Aset milik penunggak nantinya bakal disita sesuai dengan nilai tunggakannya. Iwan pun mengklaim hal tersebut baru pertama kali diterapkan di Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satunya penyitaan aset itu dilakukan terhadap Mal Epicentrum yang belum memenuhi kewajibannya. "Kami akan tindak tegas para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya," ujar Iwan.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya antara lain PT Jakarta Lingkar Luar Satu, PT Kimia Farma, PT Pertani (Persero), PT Agung Podomoro, PT Kereta Api (Persero), dan PT Jakarta Realty. Tunggakan PBB mereka pun berkisar antara ratusan juta hingga belasan miliar rupiah.

DIMAS SIREGAR

Berita Lain

Bodi Air Asia Terbalik Tampak di Kedalaman 30 Meter
Pesawat Air Asia Tergelincir di Bandara Filipina
Empat Fakta Kinerja Korporasi Air Asia
JK Sematkan Julukan untuk Menteri Yuddy

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

3 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

6 hari lalu

Orang-orang berjalan melewati mobil yang rusak di lingkungan Carrefour Feuilles, yang sepi karena kekerasan geng, di Port-au-Prince, Haiti 19 Maret 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
PBB: 5,5 Juta Warga Haiti Butuh Bantuan Kemanusiaan

PBB melaporkan bahwa 5,5 juta dari total 11,4 juta orang yang tinggal di Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. 3 juta di antaranya adalah anak-anak


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

6 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

7 hari lalu

Sebuah truk, bertanda logo Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), menyeberang ke Mesir dari Gaza, di perbatasan Rafah yang melintasi antara Mesir dan Jalur Gaza, selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, di Rafah, Mesir, 27 November , 2023. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Tim Independen yang Usut Tuduhan Israel terhadap UNRWA Serahkan Laporan ke PBB

Kelompok peninjau independen telah menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen PBB mengenai tuduhan Israel terhadap UNRWA.


Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

8 hari lalu

Seorang pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Jepang Tinjau Kembali Keputusan Menangguhkan Pendanaan ke UNRWA

Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan negaranya sedang meninjau kembali keputusan untuk menangguhkan pendanaan kepada UNRWA.


Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

9 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Mengenal Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi HAM PBB

Terdiri dari 53 anggota negara, tugas pokok Komisi HAM PBB berkembang seiring waktu untuk memungkinkannya merespons berbagai macam masalah HAM.


Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

11 hari lalu

(ki-ka) Perwakilan UNESCO Zakki Gunawan , DR Nelly, S.kom.,MM.,CSCA rektor BINUS University ,Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widiniarko, M. Sc, Ketua Pengurus NUNI, Rini Widyantini SH MPM Sekretaris Kementrian PAN RB, Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Maniza Zaman perwakilan UNICEF, Prof. Ignasius D.A Sutapa ketua APDI, dalam peluncuran Indonesia's Digital Transfromation multistake holder partnership (Pusat Informasi PBB (UNIC) / Bayu Wicaksono
Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

Kolaborasi PBB dengan 21 universitas di Indonesia untuk mendukung transformasi digital.


Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

12 hari lalu

Netanyahu Setujui Rencana Serangan Militer ke Rafah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Jumat bahwa ia telah menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.