Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Korupsi di NTT Meningkat 2 Kali Lipat

image-gnews
Ilustrasi Korupsi
Ilustrasi Korupsi
Iklan

TEMPO.COKupang - Kasus korupsi yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2014 meningkat hingga 225 persen dibanding tahun sebelumnya. Kepala Polda NTT Brigadir Jenderal Endang Sunjaya mengatakan pada 2014 pihaknya menangani sebanyak 91 kasus korupsi. Jumlah itu lebih besar dari kasus korupsi pada 2013 hanya 28 kasus.

Dari 91 kasus tersebut, 25 kasus di antaranya berhasil dituntaskan atau P21. "Sisanya 19 kasus dalam proses penyelidikan dan 47 kasus dalam proses penyidikan," kata Endang kepada wartawan, Sabtu, 3 Januari 2015. (Baca juga: Lima Bupati di NTT Tersangkut Kasus Korupsi)

Jumlah tersangka kasus korupsi yang sudah diadili sebanyak 28 orang dengan total kerugian negara Rp 11,7 miliar. Sedangkan tersangka korupsi yang masih dalam penyidikan sebanyak 48 orang dengan total kerugian negara Rp 14,3 miliar. Jumlah uang negara yang diselamatkan sebesar Rp 2,9 miliar.

Menurut Endang, target penyelesaian kasus korupsi Polda NTT selama 2014 sebanyak 18 kasus, namun sampai Desember 2014 kasus korupsi yang diselesaikan sebanyak 25 kasus. “Pencapaian volume serta target sebesar 139 persen sehingga penyelesaian kasus korupsi sudah melebihi target,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu kasus korupsi yang mendapat sorotan dan masih ditangani Polda NTT yakni kasus dugaan korupsi dana hibah Unit Layanan Pengadaan Alor tahun anggaran 2012/2013 senilai Rp 1,6 miliar.

YOHANES SEO

Berita lain:
Bukti Air Asia QZ8501 Lalai Ini Bikin Jonan Kesal
Rute Air Asia Surabaya ke Singapura Dibekukan
Jenazah Korban Air Asia Ini Tak Disambut Kerabat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Polda NTT Tegur Satgas Soal Dugaan Pelanggaran Prokes Libatkan Kepala Daerah

4 September 2021

Kabid Humas Polda NTT Kombes Rishian Krisna B. ANTARA/Kornelis Kaha
Polda NTT Tegur Satgas Soal Dugaan Pelanggaran Prokes Libatkan Kepala Daerah

Polda Nusa Tenggara Timur telah menegur Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT soal dugaan pelanggaran prokes di Pulau Semau


Pulau Sumba Ditawarkan Situs Online, Pemda NTT: Tak Mungkin Kami Jual Pulau

10 Februari 2021

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pulau Sumba Ditawarkan Situs Online, Pemda NTT: Tak Mungkin Kami Jual Pulau

Sebuah situs daring www.privateislandsonline.com memginformasikan terkait penjualan sejumlah pulau di Indonesia yaitu Pulau Sumba di NTT


Antisipasi Demo, Polda NTT Kirim 200 Personel Brimob ke Jakarta

13 Oktober 2020

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif (kiri) saat melepas pergesaran pasukan Brimob Polda NTT ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Antara /HO-Humas Polda NTT
Antisipasi Demo, Polda NTT Kirim 200 Personel Brimob ke Jakarta

200 personel Brimob dikirim ke Jakarta untuk membantu pengamanan Demo Omnibus Law


Jadi Destinasi Papan Atas, Polda NTT Bentuk Polisi Pariwisata

30 Desember 2019

Seorang polisi pariwisata memberikan pengetahuan kepada wisatawan asing saat berkunjung ke pos Tourist Police Gallery di Jalan Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin (2/7). TEMPO/Johannes P. Christo
Jadi Destinasi Papan Atas, Polda NTT Bentuk Polisi Pariwisata

Polda NTT segera membentuk polisi pariwisata, yang ditempatkan di sekitar Labuan Bajo. Polisi pariwisata dibentuk untuk memastikan keamanan wisatawan.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.