Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PNS DKI Belum Digaji, Ahok: Gara-gara Ahok Kan  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencoba Kendaraan bajaj listrik (Batik) di Balai Kota, Jakarta, 6 Januari 2015. Ahok mengapresiasi Bajaj buatan lokal oleh PT. Arrtu International yang berbasis di Cawang, dengan tenaga listrik 2.000 watt akan segera beroperasi jika sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencoba Kendaraan bajaj listrik (Batik) di Balai Kota, Jakarta, 6 Januari 2015. Ahok mengapresiasi Bajaj buatan lokal oleh PT. Arrtu International yang berbasis di Cawang, dengan tenaga listrik 2.000 watt akan segera beroperasi jika sudah mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berburuk sangka mengenai keterlambatan pembayaran gaji ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah DKI.

Sebab, Ahok berujar, alasan keterlambatan pembayaran gaji karena Ahok baru saja merombak pejabat di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Saya jadi su'udzon. Ini gara-gara lu (Ahok) ubah-ubah, coba lu enggak staf-in gue," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 7 Januari 2015. (Baca: Ahok Batal Sewa Chandra Hamzah Bela DKI)

Ahok menduga ada pihak yang sengaja mengembuskan persoalan keterlambatan gaji untuk menyudutkannya. "Saya enggak tahu apa sengaja dimainin atau apa," ucap Ahok. Namun, Ahok menduga persoalan mengarah ke dirinya. "Nanti akan dibilang, ini gara-gara Ahok kan." (Baca: Ahok: APTB Sangat Salah)

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan sebanyak 72 ribu PNS DKI belum menerima gaji selama sebulan. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan keterlambatan pembayaran gaji bukan karena DKI tidak punya duit. "Ini karena kepala dinas yang baru harus disposisi kewenangan," ujar dia. (Baca: Pemandu Wisata Di-PHK, Ahok: Syukur, Berlagu Sih)

Pembayaran gaji pegawai harus ditandatangani oleh pejabat dari SKPD terkait. Dalam proses pencairan gaji, kepala dinas wajib menandatangani surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B). "Kita semua tahu ini sedang transisi pimpinan," ujarnya. (Baca: Ahok: Bisa Mati Saya Mereka Minta Jadi PNS)

Selain itu, telatnya pembayaran gaji PNS Jakarta tidak lepas dari pergantian Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian harus mengkonfirmasi ke Dinas Komunikasi dan Informasi mengenai pejabat mana hasil dari promosi kemarin yang menjadi kepala dinas. "Kalau nanti main bayar lalu terjadi ketimpangan pembayaran gaji, negara yang rugi," ujar Heru. (Baca: Pemandu Bus Wisata Jakarta Di-PHK Via Telepon)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Agus Suradika mengatakan daftar gaji Januari untuk PNS Jakarta sudah siap. Lantaran pada Jumat, 2 Januari 2015, ada pelantikan enam ribuan pejabat, maka semuanya berubah. "Kalau digaji sekarang, kan ada perubahan pegawai yang naik eselon III dan sebaliknya," katanya. (Baca juga: Pemandu di Bus Wisata Curhat 'Kejamnya' Ahok)

ERWAN HERMAWAN

Topik terhangat:

AirAsia | Banjir | Natal dan Tahun Baru | ISIS | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Ekor Air Asia Ditemukan di Dasar Laut
Kutipan Utuh Fatwa Boleh Interupsi Khotbah Ngawur
Menteri Jonan: Kenapa Saya Harus Tunduk Singapura?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

3 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

3 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

3 hari lalu

Sejumlah pengendara menerobos banjir yang merendam kawasan Daan Mogot, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir setinggi 10-30 cm yang merendam di kawasan tersebut. TEMPO/Fajar Januarta
Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.


Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

17 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

Anies Baswedan sebut pemutusan KJMU di tengah jalan berikan penderitaan, sementara Heru Budi sebut bahwa pemutusan itu didasarkan perubahan mekanisme


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

17 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

19 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

Belakangan beberapa nama mulai dibicarakan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta, walaupun masih jauh waktu pelaksanaannya. Siapa saja?


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

22 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?