TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhhamad Isnur mengatakan bahwa pemilihan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri bak skandal.
"Prosesnya serba mendadak, tidak transparan, dan publik pun tidak dilibatkan,"ujar Isnur ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 10 Januari 2015.
Budi Gunawan sebagi calon tunggal Kapolri ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menetapkannya dan sudah mengirim surat penetapan Budi ke DPR. (Baca:Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Cepat, Mengapa?)
Budi dulunya adalah ajudan dari mantan Presiden Megawati. Selain itu, ia masuk dalam daftar polisi yang diketahui memiliki rekening gendut. Pemilihan yang serba mendadak dan tak tranparan ini, kata Isnur, membuat motif Presiden Jokowi patut dicurigai. Ia beranggapan, kecil kemungkinan Budi dipilih Jokowi karena faktor politik.
"Kita tahu Budi itu dulu ajudan Megawati dan ia dekat dengan PDIP. Jangan-jangan ia dipilih karena dekat dengan PDIP saja. Ini namanya Jokowi subjektif dalam memilih Kapolri," kata Isnur. (Baca:Jokowi Tunjuk Budi Gunawan, Kapolri Cacat Bawaan)
Menurut Isnur, Jokowi seharusnya menetapkan Bambang lewat proses terbuka yang melibatkan publik. Rekam jejak Budi yang masih dipertanyakan, terutama soal rekening gendut, bisa diuji. Selain itu, alasan dibalik pemilihan calon pun menjadi kuat.
"Saya juga kecewa KPK tidak ikut terlibat. Ternyata Menkopolhukam (Tedjo Edhi Purdjianto) ingkar janji dengan mengatakan KPK dan PPATK akan ikut terlibat," kata Isnur. (Baca:Jokowi Pilih Budi Gunawan, KPK Dilupakan)
Isnur mengaku akan membawa masalah ini dalam rapat dengar publik dengan DPR. Tujuannya, kata ia, agar DPR benar-benar menguji Budi lewat proses yang terbuka dan mendalam.
ISTMAN MP
Baca berita lainnya:
Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk
Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri: Ada 2 Rahasia
Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri
Terhambat, Ahok Ngadu ke Jokowi
Pengasuh Bayi Jadi Korban Menteri Jonan
