TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno membantah jika penggantian Kapolri terkesan terburu-buru. Menurut Tedjo, penggantian pejabat tidak bisa diukur dari kapan masa pensiun pejabat yang akan diganti.
"Penggantian tidak dilihat dari waktu masa dinas. Misalnya KSAL diganti karena masa pensiunnya sudah habis, tapi KSAU diganti padahal masa pensiun belum habis. Jadi keputusan itu tergantung Presiden," kata Tedjo pada Tempo di Jakarta, Ahad, 11 Januari 2015. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
Baca Juga:
Tedjo menilai wajar jika presiden mempercepat penggantian Kapolri. Tedjo mencontohkan percepatan penggantian Kapolri dan pejabat negara bukan hanya sekarang ini terjadi. (Baca: Petisi Desak Jokowi Batalkan Budi Gunawan Beredar)
Pada zaman presiden Soeharto dan Soesilo Bambang Yudhoyono, percepatan penggantian Kapolri juga pernah terjadi. "Normal saja ada percepatan penggantian. Zaman pak Soeharto atau Pak SBY sudah ada percepatan penggantian. Bukan hanya kapolri, posisi lain juga. Bagi tiap pemimpin, ini suatu hal yang biasa." (Baca: Siapa yang Tangani Rekening Gendut Budi Gunawan?
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman baru akan pensiun pada Oktober mendatang. Pada Jumat, 9 Januari lalu, Presiden Jokowi menerima surat rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional, berisi daftar nama calon Kapolri. Sore harinya, presiden langsung menulis surat ke DPR dan mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. (Baca: Heboh Budi Gunawan, Jokowi Bikin Skandal Politik)
ANANDA TERESIA
Baca berita lainnya:
Jokowi Tunjuk Budi Gunawan, Kapolri Cacat Bawaan
Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Cepat, Mengapa?
Calon Kapolri Budi Gunawan, Ruhut: Ujungnya Selfie
Gaya Hidup Budi Gunawan Jadi Perhatian
Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi
