Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seperti Apa Peta Dukungan Budi Gunawan di DPR?

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Gerindra, akan menyetujui penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Persetujuan atas usulan Presiden Joko Widodo ini mencuat di tengah kontroversi kepemilikan rekening sebesar Rp 22 miliar oleh Budi.

Sejumlah politikus di Komisi Hukum DPR tak mempersoalkan pencalonan Budi Gunawan, meski sebagian dari mereka akan mempertanyakan transaksi jumbo itu saat uji kelayakan dan kepatutan. "Beri kesempatan Budi Gunawan menjelaskan pada forum fit and proper test," kata politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 12 Januari 2015. (Baca:
Budi Gunawan Bikin Gedung Mabes Pakai Duit Sendiri)

Partai-partai pendukung Presiden Jokowi sepakat mendukung usulan itu. Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan partainya mendukung penunjukan Budi Gunawan, dan berharap publik memberikan penilaian kepada Kapolri yang baru. "Tapi jangan sampai melakukan pembunuhan karakter," katanya. (Baca: Budi Gunawan Diprotes, Apa Kata Istana?)

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hazrul Azwar mengatakan telah menginstruksikan anggotanya di Komisi Hukum untuk mendukung pencalonan Budi Gunawan. Hanura dan Partai NasDem juga mendukung pilihan Presiden. (Baca: Pilih Budi Gunawan, Jokowi Ingin Berterima Kasih)

Di kubu pendukung Prabowo Subianto, hanya Gerindra yang menyatakan menolak. Partai Amanat Nasional belum mengambil keputusan, sedangkan Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Golkar bakal mendukung Budi Gunawan. (Baca: Budi Gunawan Bukan Juara, Siapa Peraih Adhi Makayasa 83?)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan penunjukan Kepala Polri merupakan hak Presiden dan Demokrat menghormati pilihan itu. "Nanti lihat dalam uji kelayakan dan kepatutan," kata Max. (Baca: Jokowi Panggil Kompolnas, Evaluasi Budi Gunawan?)

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga tak mempermasalahkan pencalonan Budi Gunawan. "Calon yang diajukan Jokowi ini telah memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri," kata dia.
Wakil Ketua Komisi Hukum dari PAN, Muhfachri Harahap, mengatakan fraksinya belum menentukan keputusan. "Belum ada pembicaraan khusus tentang pencalonan itu," katanya.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, memprediksi langkah Komisaris Jenderal Budi Gunawan mulus. "Kemungkinan yang menolak itu Gerindra," kata Martin. (Baca juga: Petisi Kapolri II, ICW Minta Jokowi Bijaksana)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nama Budi pernah menjadi sorotan pada 2010 bersama 20 perwira tinggi Polri lainnya karena memiliki transaksi besar yang tak wajar. Satu contoh transaksi yang mencurigakan dari Budi adalah aliran dana Rp 1,5 miliar dari perusahaan pengembang, PT Masindo Lintas Pratama, ke rekening anak Budi, Herviano Widyatama, pada November 2006.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mempermasalahkan pencalonan Budi lantaran adanya transaksi tak wajar ini. Apalagi Presiden tak melibatkan lembaga yang berwenang menelisik, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau bersih, kenapa risi," kata Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho.

Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, menyatakan Komisi Hukum bisa memanggil PPATK untuk mengklarifikasi transaksi itu. Politikus PKS ini menduga transaksi Budi sudah ditelisik. Namun ia tak memastikan Komisi Hukum memanggil PPATK.

Presiden Jokowi enggan mengomentari soal pelibatan KPK dan PPPATK. "Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain," kata dia. Adapun Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengaku sibuk ketika Tempo mencoba meminta konfirmasi melalui nomor ponselnya. "Maaf, saya lagi rapat," ucap Budi.

FRANSISCO R | ISTMAN | MITRA | WAYAN | DEWI SUCI R | MUHYIDDIN F | PRU

Topik terhangat:

AirAsia | Calon Kapolri | Charlie Hebdo | Menteri Jonan | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Anggota TNI Foto Narsis di Puing Air Asia Dikecam 
Balas Murdoch, JK Rowling Bela Muslim di Twitter
Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

13 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN untuk membahas situasi pasca- Pemilu 2024.


Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

56 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadila eks Wamenkumham Eddy Hiariej atas penetapannya sebagai tersangka


Daftar Kekalahan KPK di Praperadilan, Dari Budi Gunawan Hingga Eddy Hiariej

56 hari lalu

Hakim Ketua Sarpin Rijaldi mempimpin sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 13 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Daftar Kekalahan KPK di Praperadilan, Dari Budi Gunawan Hingga Eddy Hiariej

Sejumlah pejabat, politikus dan pengusaha mengajukan praperadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka korupsi oleh KPK.


Sosok Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Royal Bagi-Bagi Rumah

24 November 2023

Baju merah: Kepala BIN Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dalam peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 29 November 2022. Biro Setpres
Sosok Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Royal Bagi-Bagi Rumah

Budi Gunawan sempat diterpa isu reshuffle dari posisi Kepala BIN. Terseret polemik hubungan Jokowi dan Megawati yang tak harmonis.


Budi Gunawan Mengaku Tak Tahu soal Isu Pergantian Kepala BIN

22 November 2023

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Budi Gunawan Mengaku Tak Tahu soal Isu Pergantian Kepala BIN

Budi Gunawan kerap dikesankan memiliki hubungan dekat dengan Megawati.


Kepala BIN Budi Gunawan Bantah Pakta Integritas Sorong Menangkan Ganjar

22 November 2023

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Kepala BIN Budi Gunawan Bantah Pakta Integritas Sorong Menangkan Ganjar

Kepala BIN Budi Gunawan menyangkal soal pakta integritas yang beredar berisi pernyataan menangkan Calon Presiden Ganjar Pranowo di Sorong, Papua.


Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

18 September 2023

Presiden Joko Widodo Melantik Wakapolri  Komjen Pol Budi Gunawan menjadi  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016. Budi Gunawan Menggantikan Kepala BIN yang lama Sutiyoso. TEMPO/Subekti
Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

Pernyataan Jokowi mendapatkan data intelijen dari BIN sampai BAIS TNI terkait parpol dianggap mengancam demokrasi. Apa tugas 2 badan intelijen itu?


Nama Budi Gunawan Mencuat Jadi Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Ini Pengusungnya

4 Juni 2023

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Nama Budi Gunawan Mencuat Jadi Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Ini Pengusungnya

Nama Budi Gunawan mencuat sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengusungnya kelompok relawan Pro Patria Pro Ganjar.


Relawan Ganjar Pranowo Dukung Budi Gunawan Jadi Cawapres

4 Juni 2023

Kepala BIN Budi Gunawan.
Relawan Ganjar Pranowo Dukung Budi Gunawan Jadi Cawapres

Nama Kepala BIN Budi Gunawan mencuat sebagai salah satu Cawapres Ganjar Pranowo. Dekat dengan PDIP.


Youth Creative Hub, Fasilitas Lengkap Bekal Berwirausaha

10 April 2023

Gedung Papua Youth Creative Hub. Dok. Kementerian PUPR
Youth Creative Hub, Fasilitas Lengkap Bekal Berwirausaha

Terdapat studio podcast, studio musik, studio fotografi, dan juga hasil produk-produk yang ada di Tanah Papua.