Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPATK Siap Buka Hasil Analisis Transaksi Budi Gunawan

image-gnews
Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan akan membuka laporan hasil analisis transaksi keuangan milik sejumlah pejabat tinggi Polri saat memenuhi undangan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum.

Menurut Yusuf, laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan PPATK pada 2010 itu juga telah dibuka di hadapan Komisi III DPR pada 2012. Laporan hasil analisis transaksi keuangan itu telah diserahkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. (Baca: Cara Ampuh DPR Tolak Budi Gunawan)

Ihwal undangan Komisi III DPR yang akan meminta penjelasan PPATK terkait dengan rekening gendut milik Budi Gunawan, Yusuf menyatakan kesiapannya untuk menghadirinya. "Insya Allah, saya datang. Tapi saya belum terima undangannya," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Januari 2015.

Sebelumnya, Komisi III DPR berencana mengundang PPATK untuk mengklarifikasi hasil analisis transaksi keuangan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Namun belum diketahui pasti kapan waktunya. (Baca: Budi Gunawan Bukan Juara, Siapa Peraih Adhi Makayasa 83?)

Berdasarkan hasil investigasi majalah Tempo edisi 4 Juli 2010, ada enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah Polri yang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan profil alias melampaui gaji bulanan mereka.

Transaksi paling besar ada pada rekening milik Budi Gunawan. Saat itu Budi Gunawan, yang masih berpangkat inspektur jenderal, menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. (Baca: Seperti Apa Peta Dukungan Budi Gunawan di DPR?)

Sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHPN) pada Agustus 2008, jumlah harta kekayaan Budi Gunawan sebesar Rp 4,468 miliar. Namun, pada Juli 2013, jumlahnya meningkat lima kali lipat menjadi Rp 22,6 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DEWI SUCI RAHAYU

Topik terhangat:
AirAsia | Calon Kapolri | Charlie Hebdo | Menteri Jonan | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
Anggota TNI Foto Narsis di Puing Air Asia Dikecam
Balas Murdoch, JK Rowling Bela Muslim di Twitter
Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Logo PPATK. ppatk.go.id
Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.


PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Logo PPATK. ppatk.go.id
PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.


Terkini: ASN Tolak Pindah ke IKN 2024 Kena Sanksi, Tarif Tol Cipali Terbaru Selama Nataru

13 Desember 2023

Desain Rumah Susun PNS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terkini: ASN Tolak Pindah ke IKN 2024 Kena Sanksi, Tarif Tol Cipali Terbaru Selama Nataru

Pemerintah bakal menjatuhkan sanksi tegas untuk para ASN yang menolak dipindahtugaskan ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara


Terkini: Jokowi Minta Erick Thohir, BI, dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM; Segini Harta Kekayaan Komut Semen Indonesia Budi Waseso

7 Desember 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Menpora Dito Ariotedjo (kanan) mengumumkan bidding atau pengajuan Indonesia untuk tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 edisi 2025 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Terkini: Jokowi Minta Erick Thohir, BI, dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM; Segini Harta Kekayaan Komut Semen Indonesia Budi Waseso

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pemangku kebijakan bisa memperbaiki regulasi penyaluran kredit bagi UMKM.


Jadi Komisaris Utama Semen Indonesia, Segini Harta Kekayaan Budi Waseso

7 Desember 2023

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan pengecekan pembongkaran kapal impor beras di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Ami Heppy
Jadi Komisaris Utama Semen Indonesia, Segini Harta Kekayaan Budi Waseso

Budi Waseso ditunjuk menjadi Komisaris Utama atau Komut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.


Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

6 Desember 2023

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi
Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

6 Desember 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.


Alasan Budi Waseso Ditunjuk jadi Komisaris Semen Grup, Ini Kata Erick Thohir

6 Desember 2023

Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso memantau langsung kedatangan daging impor oleh BULOG di Terminal Mustika Alam Lestari - Tanjung Priok pada Kamis 14 April 2022. Perum BULOG untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100 ribu ton pada tahun 2022 ini sebagai alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi ketersediaan akan daging serta menjaga stabilisasi harga daging di tingkat konsumen, khususnya pada momen Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2022 saat ini. Tempo/Tony Hartawan
Alasan Budi Waseso Ditunjuk jadi Komisaris Semen Grup, Ini Kata Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait alasan menunjuk Budi Waseso sebagai Komisaris Utama di Semen Indonesia. Ini dia pernyataannya.


Profil Budi Waseso yang Kini Menjabat Komisaris Semen Indonesia

6 Desember 2023

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan pengecekan pembongkaran kapal impor beras di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Ami Heppy
Profil Budi Waseso yang Kini Menjabat Komisaris Semen Indonesia

Budi Waseso atau Buwas baru saja ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada 1 Desember 2023 lalu. Ini profilnya.


Irjen Marthinus Hukom Kepala BNN ke-13, Berikut Profil Kepala BNN dari Masa ke Masa

6 Desember 2023

Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Pol Marthinus Hukom memberikan arahan kepada ratusan orang mantan NII di Kabupaten Dharmasraya (ANTARA/ HO Polda Sumbar)
Irjen Marthinus Hukom Kepala BNN ke-13, Berikut Profil Kepala BNN dari Masa ke Masa

Irjen Pol Marthinus Hukom menjadi Kepala BNN ke-13 menggantikan Petrus Golose. Berikut Kepala BNN sejak pertama dibentuk sejak 1999.