Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR: Apakah Budi Gunawan Ingin Mundur?  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan,14 Januari 2015. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan,14 Januari 2015. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, Budi Gunawan, di Komisi Hukum DPR memasuki sesi tanya-jawab. Sejumlah anggota Komisi menyinggung soal status Budi Gunawan sebagai tersangka perkara suap, yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Budi Gunawan Dicegah Pergi ke Luar Negeri.)

Di antara sejumlah anggota Dewan tersebut, ada menganggap penetapan status tersangka itu bermuatan politis. "Saya mempertanyakan langkah KPK itu. Kenapa menjadikan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan dalam suatu jabatan. Apakah ini ada upaya penjegalan?" kata Bambang Soesatyo, politikus Fraksi Golkar, Rabu, 14 Januari 2015.

Rio Capella dari Fraksi Nasdem juga menyindir KPK dalam uji kelaikan itu. "Kalau Anda nanti menjadi Kepala Polri, bagaimana cara Anda mencegah munculnya menjadi kepentingan kelompok untuk menjegal seorang dengan cara menjadikan tersangka?" kata Rio Capella saat bertanya kepada Budi Gunawan.

"Itu bisa jadi dendam politik. Ketika, misalnya, saya tidak suka pada orang, saya jadikan tersangka. Tanpa perlu mencari bukti, keterangan saksi, dan tanpa pemeriksaan. Apakah begitu cara Anda menjadi Kepala Polri nanti," kata Rio berapi-api. (Baca: Budi Gunawan Dijerat, Jokoei Kelabakan.)

Rio Capella juga mempertanyakan sinergitas antarlembaga di pemerintahan bila Budi terpilih sebagai Kepala Polri. "Bagaimana Anda menghilangkan kepentingan-kepentingan lembaga sehingga tak terjadi kepentingan politis?" kata Rio.

Sidang uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan dipimpin Aziz Syamsudin dari Golkar yang dimulai pukul 09.40 WIB. Sidang diawali dengan pemaparan visi-misi Budi Gunawan, lalu dilanjutkan dengan tanggapan dan pertanyaan dari anggota Komisi Hukum. Sidang sempat diskors untuk istirahat dan dimulai kembali pukul 13.00 WIB.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam sesi pertama, sebelum sidang diskors, anggota Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsy, menanyakan apakah Budi punya keinginan mundur sebagai calon Kepala Polri karena telah ditetapkan sebagai tersangka. "Apakah ada keinginan untuk mundur? Walaupun Saudara ditunjuk oleh Presiden dan kami tetap melaksanakan proses uji kelayakan."

Aboebakar juga mempertanyakan masalah jilbab bagi polisi wanita. "Bagaimana sikap Anda? Saya berharap polwan muslim bisa berjilbab karena menjalankan perintah agama," kata Aboebakar.

INDRI MAULIDAR

Terpopuler
Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot
Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya
Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang
Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan'
Akhirnya, KPK Jadikan Budi Gunawan Tersangka

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

3 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

3 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.