Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sutarman Masih Kapolri yang Sah, Lalu Badrodin?  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kedua kiri) dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menunjukkan barang bukti narkotika jenis shabu, saat rilis pengungkapan sindikat internasional narkotika shabu (China-Hongkong-Indonesia), di Mabes Polri, Jakarta, 10 Oktober 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kedua kiri) dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menunjukkan barang bukti narkotika jenis shabu, saat rilis pengungkapan sindikat internasional narkotika shabu (China-Hongkong-Indonesia), di Mabes Polri, Jakarta, 10 Oktober 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah kabar yang mengatakan Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan dinonaktifkan setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI. Dia juga membantah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. "Itu hanya isu, tak terjadi seperti itu. Sabar-sabar saja," kata Kalla di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015. (Baca: Menkopolhukam: Sutarman Masih Kapolri)

Menurut Kalla, surat dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pencopotan Kapolri Jenderal Sutarman dan pengangkatan Budi sebagai pengganti Sutarman sudah diterima Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 Januari 2015. Pelantikan Budi, ujar dia, akan menunggu surat keputusan presiden (keppres). "Efektifnya saat keppres keluar," tuturnya. (Baca: JK Bantah Budi Gunawan Nonaktif Setelah Dilantik.)

Hasil sidang paripurna DPR pada Kamis siang lalu akhirnya menyetujui Budi sebagai pengganti Sutarman, yang masa jabatannya habis pada Oktober 2015. Mereka menyetujui Budi, yang juga bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, secara aklamasi. Dilantik atau tidaknya Budi menjadi Kapolri akan tergantung pada keputusan Presiden Jokowi. (Baca: Rumor Suhardi Alius Diganti, JK: Siapa yang Copot?)

Pemilihan Budi untuk menjadi Kapolri banyak menuai kritikan dari sejumlah lembaga pegiat antikorupsi. Sebab, dua hari sebelum mengikuti uji kelayakan di DPR, Budi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening tak wajar saat menjabat Kepala Biro Pengembangan Karier di Mabes Polri. Komisi antirasuah melakukan penyelidikan terhadap kasus Budi sejak Juli 2014. (Baca: Budi Gunawan Tak Dilantik, Gerindra: Interpelasi!)

Hingga kini, Presiden Jokowi belum memutuskan status Budi Gunawan. Apabila mengangkat Pelaksana Tugas Kapolri, menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Jokowi juga harus meminta persetujuan DPR. Ia menegaskan bahwa Sutarman masih menjadi Kepala Polri yang sah hingga keluarnya keppres soal pengangkatan Kapolri baru. (Baca: KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan.)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tedjo mengatakan, hingga kini, keppres tersebut masih diproses di Sekretariat Negara. "Masa tugas Sutarman belum selesai hingga dilantiknya Kapolri baru. Sebelum ada serah-terima, yang lama masih aktif," kata Tedjo di Istana Negara, Jumat, 16 Januari 2015. Presiden Jokowi, tutur Tedjo, juga belum memutuskan pengangkatan Kapolri baru. (Baca: Menkpolkam: Sutarman Masih Kapolri)

Tedjo menjamin tidak akan ada kekosongan kepemimpinan di dalam tubuh Polri. Opsi yang muncul, tutur dia, Presiden menunjuk pelaksana tugas atau pelimpahan wewenang kepada Wakil Kepala Polri yang masih aktif. Saat ini Pelaksana Tugas Kapolri dijabat Badrodin. "Biasanya, kalau ada tugas, Wakapolri bisa mewakili. Tiap ada kekosongan, penggantinya tetap ada. Mekanismenya sudah ada," katanya. (Baca pula: Ketemu Budi Gunawan di Istana, Sutarman Bungkam.) 

ANANDA TERESIA | SYAILENDRA | TIKA PRIMANDARI

Baca berita lainnya:
PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu

Kisah Rani, Kurir Narkoba Jelang Hukuman Mati

Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi

Lantik Budi Gunawan, Jokowi Lemahkan Diri Sendiri  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

3 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

3 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

6 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

7 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

8 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

8 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

8 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

8 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.