TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno membeberkan alasan tidak dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Hal ini disampaikan Pratikno setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.
"Ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada KPK memeriksa yang bersangkutan," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 16 Januari 2015. (Baca: Badrodin Haiti Diangkat jadi Kapolri, Ini Kata KPK.)
Baca Juga:
Presiden Joko Widodo mengeluarkan dua Keputusan Presiden. Pertama untuk memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan kedua untuk mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Jokowi menyampaikan hal tersebut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal Sutarman, dan Komjen Badrodin Haiti.
Jokowi mengaskan bahwa dirinya tidak membatalkan pelantikan Budi Gunawan namun menundanya hingga proses hukum yang tengah dijalani mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut selesai. Budi dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi. (Baca: Jokowi Tunda Budi Gunawan, Ini Drama di Istana.)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan seandainya Budi diputuskan bersalah, maka Komisi Kepolisian Nasional akan menyodorkan delapan nama jenderal bintang tiga yang sebelumnya telah diserahkan ke Jokowi.
TIKA PRIMANDARI
Berita Lain:
Tunda Budi Jokowi Atasi Desakan Kubu Megawati
Budi Gunawan Tinggalkan Istana Tanpa Senyum
PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
