TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia Gomar Gultom mengatakan Dewan Gereja Dunia menyurati Wali Kota Bogor Bima Arya terkait dengan sengketa bangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin. Surat itu diserahkan kepada Wali Kota Bima Arya pada Senin, 19 Januari 2015.
"Kami berharap Wali Kota segera merespons surat itu," kata Gomar saat dihubungi, Selasa, 20 Januari 2015. "Karena masalah ini sudah berlarut-larut, bahkan dunia internasional pun mendukung kami."
Beirkut ini isi surat yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Dunia Olav Fykse Tveit pada 16 Januari 2015 itu.
Kepada Yth:
Bima Arya
Wali Kota Bogor
Jalan Ir. H. Djuanda 10, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Yth Wali Kota DR Bima Arya,
Dewan Gereja Dunia memiliki keanggotaan di seluruh dunia termasuk 27 gereja di Indonesia di mana Gereja Kristen Indonesia (GKI) termasuk di dalamnya.
Saya mendapatkan informasi bahwa, sebagaimana dalam Laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Bulan April 2014 terkait dengan Hak atas Kebebasan Berkumpul secara Damai dan untuk Berorganisasi, bahwa "[d]espite a Supreme Court ruling upholding the right of the Taman Yasmin Indonesian Christian Church congregation to put up their church building, in Bogor, West Java, local authorities sealed the building in 2010 and, since then, have prevented church members from gaining access to their church."
Dalam kunjungan saya ke Indonesia pada Juni 2012, saya beribadah bersama jemaat GKI Yasmin dan semakin mendapat pemahaman akan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka sesuai dengan hukum di Indonesia, termasuk hak untuk mendirikan dan untuk berkumpul di dalam gereja mereka sendiri. Baru-baru ini, saya mendapatkan informasi bahwa gereja mereka sekali lagi mendapatkan ancaman untuk dihancurkan.
Dalam pemahaman Dewan Gereja Dunia terhadap situasi ini, jemaat GKI Yasmin berhak sepenuhnya untuk berkumpul dan beribadah sebagaimana disampaikan dalam laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Agung Indonesia juga mengakui hak komunitas ini dan putusan Mahkamah Agung 2010 yang menyatakan tidak sahnya pembekuan IMB gereja pada 2008 adalah bersifat mengikat secara hukum bagi Pemerintah Kodya Bogor. Lebih lanjut, Ombudsman Republik Indonesia, yang di dalam sistem hukum Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya mengikat, juga membuat keputusan yang mendukung gereja terkait dengan pencabutan IMB gereja pada 2011.
Oleh karenanya saya memohon kepada Kota Madya Bogor di bawah kepemimpinan Anda sebagai Wali Kota, untuk menghormati dan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan Ombudsman Republik Indonesia.
Saya menantikan respons Anda terkait hal ini.
Hormat saya,
Pendeta Dr. Olav Fykse Tveit
Sekretaris Jenderal
REZA ADITYA
Baca juga:
Siang Ini, Rhoma Irama Resmi Jadi Pejabat Negara
Bob Sadino Pernah Diusir DPR, Bagaimana Ceritanya?
Menteri Tedjo Anti-Difoto Saat Melihat Jam Tangan
Karena Cinta, Remaja Ini Siap Nikahi Ayahnya
Daftar Setoran Polisi ke Rekening Budi Gunawan
