TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap wajar upaya tersangka kasus korupsi, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan Agung. Menurut JK, sapaan Jusuf Kalla, menempuh langkah hukum adalah hak semua orang.
"Semua orang kan memiliki kekuatan hukum," kata JK di Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2014.
Pemerintah, kata JK, masih mengakui posisi Budi Gunawan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. JK memastikan pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Baca: Serang KPK, Budi Gunawan Menyoal Jumlah Pimpinan.)
Kepolisian juga telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK atas penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. "Belum diperiksa, kok, sudah dinyatakan tersangka," kata JK. "Kita tunggu dulu proses selanjutnya." (Baca: Budi Gunawan Adukan KPK ke Kejaksaan, Ada 3 Alasan.)
JK yakin Budi Gunawan tak akan memakai pengaruhnya dalam kasus sangkaan korupsi itu meski masih berstatus polisi. "Enggaklah. Memang kekuatan apa yang mau dia kerahkan?" kata JK. (Baca: Budi Waseso: Saya Anak Buah Budi Gunawan.)
Setelah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Komisaris Jenderal Budi Gunawan melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung. Budi diwakili oleh pengacara dari firma hukum Eggy Sudjana.
"Kami mendapat kuasa dari Pak Budi Gunawan kemarin sore di kediamannya," ujar kuasa hukum Budi Gunawan, Razman Nasution, di kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Rabu, 21 Januari 2015.
Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Namun, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. Budi adalah salah satu perwira polisi yang memiliki rekening gendut yang tidak sesuai dengan profilnya.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | ISTMAN M.P.
Berita Terpopuler:
Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri
Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh
QZ8501: Naik Cepat, Jatuh, dan Ucapan Allahu Akbar
Nelayan Adukan Cuitan Menteri Susi ke DPR
