TEMPO.CO , Jakarta-Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Ridwan Mansur mengatakan lembaganya menunjuk empat Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Keempat pengadilan tingkat provinsi itu adalah Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Makassar.
"Kami harus mencari upaya supaya empat pengadilan itu mudah dijangkau," kata Ridwan ketika dihubungi, Rabu, 21 Januari 2015.
Menurut Ridwan, Mahkamah Agung akan kewalahan menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sebabnya, lembaganya sudah cukup direpotkan dengan perkara-perkara lainnya, seperti perkara niaga, industri, dan lingkungan.
"Sebenarnya lebih bagus ada lembaga peradilan pemilu khusus," ujarnya.
Selasa lalu, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan menangani sengketa dikembalikan ke MA. Berdasarkan Pasal 159 tentang sengketa pilkada, MA menunjuk hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa paling lama 14 hari sejak permohonan diajukan. Sedangkan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh MK.
Ridwan memastikan lembaganya akan terus berdiskusi dengan pemerintah dan DPR guna mencari formulasi yang tepat menyangkut penyelesaian sengketa pilkada. "Kami akan lakukan upaya untuk menindaklanjuti hal ini.
Hakim Agung Suhadi mengatakan lembaganya juga akan menerbitkan Peraturan MA yang mengatur soal teknis penyelesaian sengketa pilkada. Salah satunya, adalah soal hakim Ad Hoc untuk memimpin sengketa pilkada dan sumber daya manusia lainnya. "Ini kan baru disahkan, kami akan bahas lebih lanjut," kata dia. (Baca juga: Jimly: Perpu Pilkada SBY Bikin Bertele-tele)
Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya lebih memilih sengketa pilkada diselesaikan oleh lembaga peradilan khusus supaya prosesnya berlangsung cepat. "Yang penting institusi ini punya kapasitas dan secara khusus dibuat untuk menyelesaikan sengketa ini," ujar Hadar. (Baca juga: Alternatif Pilkada Serentak Menurut Jimly)
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler
Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri
Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh
QZ8501: Naik Cepat, Jatuh, dan Ucapan Allahu Akbar
Nelayan Adukan Cuitan Menteri Susi ke DPR
Christopher 'Tabrakan Maut' Pura-pura Warga Asing
Berita Pilihan
Kronologi Tabrakan Maut Pondok Indah Versi Polisi
Pinjam Rp 3 Miliar untuk Menyuap Menteri
Simpanse Hanya Berbicara tentang Buah?
Menteri Susi Adukan Jonan ke DPR
Siapa Pemilik Mobil Outlander Tabrakan Maut?
