Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanpa Izin Mega, Hasto Kristiyanto Serang KPK

Editor

Budi Riza

image-gnews
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto Kristiyanto menyatakan membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan para petinggi partai politik terkait proses pencalonan calon wakil presiden pada pilpres tahun 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto Kristiyanto menyatakan membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan para petinggi partai politik terkait proses pencalonan calon wakil presiden pada pilpres tahun 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan konferensi pers yang dilakukannya hari ini tanpa meminta izin terlebih dulu ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal Hasto membeberkan seluruh pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang melobi agar bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden lalu. (Baca: Semua Pimpinan KPK Putuskan Status Tersangka Budi.)

"Ini insiatif saya seorang, tak perlu minta restu ke Ibu Mega," kata Hasto seusai konferensi pers dengan wartawan di apartemen Capital, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. (Baca: Tuduhan PDIP, KPK: Jangan Menguji Keberanian Kami.)

Menurut Hasto, Mega pasti tidak akan merestui bila dia membeberkan pertemuan itu. Sebab, secara tidak langsung, itu akan menambah panas situasi politik antara Istana, KPK, dan kepolisian. "Kalau saya minta izin, pasti tidak akan disetujui, karena KPK dibentuk di era Ibu Mega jadi presiden." (Baca: Soal Tudingan PDIP, Mantan KPK: Itu Baru Sepihak.)

Ini dilakukan Hasto mengaku merasa gerah melihat ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap komisi antirasuah. Namun Hasto menganggap masyarakat buta dengan manuver politik yang dilakukan pimpinan KPK. "Kami justru ingin menyelamatkan semangat KPK yang disalahgunakan pimpinannya." (Baca: Soal Pertemuan Samad, Hasto Minta KPK Diselamatkan.)

Karena itu, Hasto telah menyiapkan sejumlah alat bukti yang akan menguatkan adanya pertemuan itu, yaitu foto dan rekaman kamera pengawas. Selain itu, ada juga saksi, mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono, yang ikut menemaninya bertemu dengan Abraham.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

INDRI MAULIDAR

Terpopuler
Rara Beberkan Kronologi Kencan Putra Deddy Mizwar
Deddy Mizwar Dinilai Tak Bisa Didik Anak
Dua Sebab AirAsia Meroket Tiba-tiba Sebelum Jatuh
Beginilah Cara Mereka Mengeroyok KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

11 Januari 2021

Mabes Polri. polri.go.id
Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerima lima nama calon Kepala Polri atau Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Simak profilnya


Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

9 Januari 2021

Anggota kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2020 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan Operasi Lilin Jaya 2020 guna memberikan keamanan dan kenyamanan warga dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

Benny menyebut Presiden Jokowi memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa dari lima nama calon Kapolri yang bakal diajukan kepada DPR


Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

25 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Kompolnas mengatakan sudah memiliki nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.


Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

20 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

Kompolnas sedang menjaring kriteria untuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.


Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

20 Desember 2020

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adakan konpres soal Revisi UU antiterorisme Andrea H Poeloengan, Bekto Suprapto Sekretaris, Poengky Indarti, Benediktus Bambang Nurhadi di gedung Kompolnas, 2 Juni 2017. TEMPO/Albert
Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

Kompolnas mengatakan akan segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pada Presiden Joko Widodo.


IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

30 November 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.


Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

18 November 2020

Nana Sudjana dan Rudy Sufahradi, dicopot karena dinilai gagal mencegah terjadinya kerumunan kala Pandemi Covid-19.
Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

Dicopotnya dia dari jabatan Kapolda Metro Jaya, Bambang menilai tak menghancurkan peluang Nana Sudjana menjadi salah satu calon Kapolri


Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

17 November 2020

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman pada Senin, 26 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

IPW menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri


IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

21 Juni 2020

Ketua Presidium Indonesia police Watch, Neta S. Pane. TEMPO/ Imam Sukamto
IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

Dari data IPW, delapan nama calon Kapolri itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga dan tiga jenderal bintang dua.


IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

11 Juni 2020

Komjen Idham Azis saat dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019. TEMPO/Subekti.
IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

Menurut prosedur, nama-nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi Polri.