Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Freeport Siap Lepas 10 Persen Saham Tahun Ini

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia.  OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images
Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia. OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin mengatakan siap menjalankan ketentuan pemerintah Indonesia terutama terkait rencana divestasi saham perusahaan. Tahun ini, PT Freeport Indonesia akan melepaskan 10 persen saham kepada entitas Indonesia.  “Saat ini sebanyak 9,36 persen saham Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia,” ujar Maroef dalam konferensi pers di Kantor PT Freeport, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015.

Vice President Legal Freeport Indonesia, Clementino Lamury, mengatakan penawaran pertama saham tersebut akan dilakukan sebelum Oktober 2015. Sesuai ketentuan, pemerintah pusat akan mendapat kesempatan pertama ditawari saham tersebut. (Baca juga : Orang BIN Jadi Presiden Direktur Freeport Indonesia)

Namun Maroef maupun Clementino belum merinci berapa nilai penjualan 10 persen saham dan mekanisme apa yang akan dilakukan untuk divestasi tersebut. Mekanisme pelepasan saham di antaranya bisa dengan cara pembelian langsung oleh pemerintah Indonesia melalui badan usaha milik negara, atau oleh Pemerintah Daerah Papua, maupun penawaran umum perdana saham (IPO).

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan pemegang kontrak karya yang telah berproduksi lebih dari 5 tahun untuk melepaskan 20 persen sahamnya paling lambat setahun setelah beleid diundangkan pada 14 Oktober 2014.  Selanjutnya, anak perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoran, tersebut harus melepaskan sekurangnya 30 persen sahamnya paling lambat lima tahun setelah peraturan diundangkan. (Lihat juga : Amandemen Kontrak Freeport, BKPM Beri Masukan In)

Pada November tahun lalu, mantan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, mengatakan harga pasar 10 persen saham Freeport Indonesia diestimasikan sebesar US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 24,95 triliun (kurs saat ini Rp 12.479 per dolar Amerika Serikat).

Pada Agustus 2014, Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia yang diwakili Chairul Tanjung yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian telah meneken nota kesepahaman, bahwa perusahaan tambang emas itu akan melepas sahamnya sebesar 20,64 persen. Rozik mengatakan nilai pasar 20 persen saham Freeport Indonesia adalah sekitar US$ 4 miliar atau setara Rp 50 triliun.

Harga pasar pembelian saham Freeport Indonesia tersebut dinilai terlalu mahal. Anggota Komisi Pertambangan DPR, Kurtubi sebelumnya mengalkulasi divestasi saham Freeport Indonesia yang sebesar 30 persen hanya setara dengan US$ 2 miliar. (Baca juga : Tak Bangun Smelter, Ekspor Freeport Bakal Ditunda)

Saat ini sebanyak 90,64 persen saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran dan sisanya yakni 9,36 persen oleh pemerintah Indonesia. Nantinya setelah 10 persen saham sudah didivestasi, maka pemilikan saham Indonesia atas Freeport Indonesia adalah sebesar 19,36 persen.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, sebelumnya menilai Freeport masih berada di atas angin karena mereka melihat belum ada kerja sama sinergis antara pemerintah pusat dan daerah untuk fokus terhadap pembelian sahamnya.

Per Juni 2014, nilai aset Freeport Indonesia naik 12,4 persen menjadi US$ 7,97 miliar atau setara Rp 93,5 triliun. Seiring kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan bea keluar konsentrat sejak Januari 2014, Freeport Indonesia mencatatkan rugi operasi US$ 49 juta pada semester I 2014 dibandingkan semester I 2013 membukukan laba operasi US$ 230 juta. 

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE | ABDUL MALIK

Terpopuler :
Dua Sebab AirAsia Meroket Tiba-tiba Sebelum Jatuh
Bocoran VCR: Alarm AirAsia Menjerit Sebelum Jatuh
Bocoran VCR, AirAsia Tak Diserang Teroris

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendag Tetapkan Harga Patokan Ekspor Pertambangan April 2024, Harga Sebagian Komoditas Naik

1 jam lalu

Pekerja tengah memindahkan tembaga bekas untuk diolah di PT Smelting, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6) PT Smelting memperoleh pasokan konsentrat tembaga sebesar 1 juta ton dari PT Freeport Indonesia dan dari Amman Mineral Nusa Tenggara sebanyak 100 ribu ton. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendag Tetapkan Harga Patokan Ekspor Pertambangan April 2024, Harga Sebagian Komoditas Naik

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar periode April 2024.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

1 hari lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

7 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

7 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

9 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.