TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar meminta Presiden Joko Widodo agar tegas menyikapi polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian. Ia melihat kejadian saat ini sudah menjurus pelemahan terhadap KPK. (Baca: Save KPK, Bendera Setengah Tiang di LBH Surabaya)
"Sebagai kepala negara, Presiden harus turun tangan dan bersikap tegas," katanya saat dihubungi, Jumat, 23 Januari 2015. Apalagi, menurut Haryono, perselisihan ini terjadi di awal masa jabatan Jokowi. Sehingga, ketegasan Jokowi ditunggu masyarakat.
Haryono khawatir jika Presiden tidak segera turun tangan polemik akan semakin berlarut yang berakibat pada tersendatnya penegakan hukum di KPK maupun kepolisian. Ia meminta Jokowi duduk bersama dengan pimpinan di KPK dan kepolisian. (Baca: Save KPK, Ini Firasat Bambang Sebelum Ditangkap)
Kepolisian melancarkan serangan terhadap KPK dengan menetapkan wakil pimpinan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2010. Bambang dituding mengarahkan saksi untuk memberi kesaksian palsu.
Banyak kalangan menduga polemik ini terjadi karena KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Budi ditengarai memiliki rekening gendut. (Baca: KPK: Sejarah Akan Mencatat Anda, Presiden!)
Haryono melihat apa yang terjadi saat ini mirip saat kasus kriminalisasi dua rekannya di KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, pada 2009. Saat itu, keduanya dituding kepolisian menyalahgunakan wewenang terkait dengan penertiban surat cegah-tangkal bos PT Era Giat Prima, Joko Soegiarto Tjandra, dan bos PT Masaro, Anggoro Widjojo. (Baca: Tidak Bela KPK, Aktivis Antikorupsi Kritik Jokowi)
SYAILENDRA
Baca juga:
BW Ditangkap, Jokowi Bicara Pertumbuhan Ekonomi
#SaveKPK dan #SayaKPK Dikibarkan di Gedung KPK,
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Taman
Sejuta Turis Australia Kunjungi Bali Tiap Tahun