TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan dosen dari sepuluh kampus negeri dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas untuk meredam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Para pendidik itu berkumpul dan menyatakan sikap bersama di Balairung Universitas Gadjah Mada pada Ahad, 25 Januari 2015.
Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sundari, mengatakan semestinya Jokowi meminta kasus pemidanaan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dikesampingkan lebih dulu. Penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Budi Gunawan yang harus segera ditangani. "Korupsi itu extraordinary crime, sehingga butuh extraordinary law," ujarnya. (Baca: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...)
Para dosen juga menilai kasus BW bermuatan politis. Mereka khawatir kelambanan Jokowi dalam upaya menyelamatkan KPK berakibat fatal bagi upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan di Indonesia. (Baca: Puluhan Dosen Yogya Desak Jokowi Selamatkan KPK)
Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Purwo Santoso, menilai unsur politis dalam kriminalisasi BW terlihat ketika Polri menyatakan penanganan kasus ini murni untuk penegakan hukum. Dia menilai klaim itu justru menegaskan ada aroma politis yang kuat dalam kasus ini. "KPK selama ini kuat karena dipercaya oleh rakyat, jangan sampai itu runtuh di masa pemerintahan Jokowi," katanya.
Adapun advokat senior, Kamal Firdaus, yang juga datang dalam acara pernyataan sikap itu, mengatakan kasus yang menjerat BW tidak masuk akal. Alasan dia, kasus itu terjadi ketika BW menjadi advokat, yang seharusnya memiliki imunitas. "Makanya segera terbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan) untuk kasus BW," katanya.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita Terpopuler
Terungkap, Bos Polisi Penangkap Bambang KPK
Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
