TEMPO.CO, Bantul - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Buya Syafii Maarif memuji langkah Presiden Joko Widodo yang membentuk Tim Tujuh untuk memberikan saran penuntasan konflik antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Buya Syafii merupakan anggota tim tersebut. "Enam anggota lainnya merupakan orang-orang baik, independen, dan benar-benar berintegritas," kata Buya Syafii sesuai menghadiri “Aksi dan Pernyataan Sikap Warga dan Akademikus Muhammadiyah Se-Indonesia” di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin pagi, 26 Januari 2015. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)
Dia juga mengaku heran dengan keputusan Jokowi tersebut. Pilihan Jokowi kali ini, menurut Buya Syafii, tepat. "Saya heran, Presiden benar-benar siuman kali ini," katanya. (Baca: Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi)
Meskipun demikian, Buya Syafii berharap Jokowi segera menerbitkan surat keputusan yang meresmikan keberadaan Tim Tujuh. Dia menilai konflik antara Polri dan KPK akan berakibat buruk kalau berkepanjangan. "Lama-lama publik bisa tidak percaya pada lembaga negara, ini bahaya," kata Buya Syafii. (Baca: Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK )
Dia mengingatkan agar Jokowi mulai berupaya melepaskan diri dari pengaruh elite-elite partai pendukungnya. Menurut Buya Syafii, partai-partai politik di Indonesia masih belum dewasa sehingga suka mencampuri urusan pemerintahan dan hanya berpura-pura berniat baik membantu pemerintah. "Kalau mau punya masa depan, Jokowi harus siuman betul," ujarnya.
Sebagai anggota Tim Tujuh, Buya Syafii menyatakan siap segera bekerja membantu Jokowi menuntaskan polemik rivalitas antara KPK dan Polri. Dia berpendapat bahwa polemik yang sempat terjadi berhari-hari merupakan konflik tidak bermutu dan menguntungkan koruptor. "Saya yakin Presiden orang baik, tapi dia harus jadi orang merdeka," katanya.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia, Srihastuti, mengatakan saran Tim Tujuh bisa menjadi solusi asal tidak bermuatan kepentingan politik. Dia juga menyayangkan sikap Dewan Pertimbangan Presiden yang tidak bersuara lantang ketika ada kriminalisasi yang mengancam lumpuhnya KPK. "Jokowi harus berhenti berkata dan bertindak normatif. Harapan saat ini hanya ada di dia," kata Srihastuti.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Baca juga:
Dana Kurang, Jombang Tak Mau Tetapkan KLB DBD
Dekat Taman Nasional, Smelter Nikel Batal Dibuat
Proyek Hotel di NTT Milik Novanto Ditolak, Kenapa?
Ceres, Planet Kerdil Misterius di Sabuk Asteroid
