TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan tujuh pakar hukum dan tokoh masyarakat di Istana Negara, Ahad malam, 25 Januari 2015. Seorang pakar yang hadir adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidique. Ia mengatakan Jokowi meminta masukan terkait dengan kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. (Baca: KPK vs Polri, Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi)
Menurut Jimly, dalam pertemuan tersebut mereka meminta Jokowi tegas dalam menengahi konflik. Sebabnya, ada upaya mencari borok pimpinan KPK. Padahal upaya itu sebagai bentuk kriminalisasi. "Sampai mengungkit borok di masa lalu," ujar Jimly, yang didapuk sebagai juru bicara para pakar itu, kepada Tempo, Senin, 26 Januari 2014. (Baca: Istana Belum Bahas Penghentian Penyidikan Bambang)
Berita Menarik Lainnya
Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?
Jimly menambahkan, ketegasan Jokowi memang sedang diperlukan karena pemerintah harus mampu memulihkan kepercayaan masyarakat, yang kini cenderung memudar seiring meluasnya perseteruan di antara kedua lembaga penegak hukum itu. Selain itu, kata Jimly, Jokowi harus mengantisipasi kemungkinan ada pihak yang sengaja menunggangi konflik tersebut. (Baca: EKSKLUSIF: Jokowi Kirim Komandan Paspampres Jemput Samad KPK)
Selain Jimly, enam tokoh lain yang mausk ke dalam tim itu adalah mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Kepala Polri Oegroseno, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, serta mantan Ketua Muhammadiyah Syafii Maarif. (Baca: Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK)
SYAILENDRA PERSADA
Baca Berita Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Heboh KPK Vs Polri, Jokowi Diminta Carikan Pekerjaan