TEMPO.CO, Cirebon - Sekitar 7 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cirebon, Jawa Barat terancam tidak bisa mendapatkan gaji. Seluruh pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tidak bisa terlaksana.
Penyebabnya, kepala bidang perbendaharaan yang berfungsi sebagai juru bayar posisinya masih kosong. Kabid sebelumnya, Eko Sambudjo telah diangkat menjadi kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Akibatnya, pencairan gaji PNS pun terancam tidak bisa dicairkan.
Menurut dia, pihaknya dengan berbagai cara mengupayakan agar gaji PNS tetap bisa cair. Namun Azis enggan menyebutkan upaya apa yang akan dilakukannya. "Hingga kini upayanya masih mentok," ujarnya. "Padahal dana tersebut sudah ada di APBD namun tetap tidak bisa digunakan."
Selain itu, semua pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Cirebon belum bisa berjalan. Seperti pembayaran listrik, telefon, mamin (makan minum), beras untuk rakyat miskin hingga obat-obatan untuk puskesmas di Kota Cirebon. Termasuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD.
Pada 5 November APBD 2015 Kota Cirebon telah ditetapkan. Dengan begitu, Januari 2015 semua pembangunan dan pembiayaan bisa terlaksana. Sekaligus untuk menghindari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Bahkan tagihan rumah sakit Ano Sutrisno dari tanggal 30 Januari 2014 hingga 7 Januari 2015 sebesar Rp 125 juta dari RS Siloam dan Rp 12 juta dari RS Pertamina Cirebon belum terbayar. Padahal tagihan dari RS Siloam itu selalu bertambah setiap minggunya.
Baca juga:
Anak Raja Abdullah Ini Ungkap Kekejaman Ayahnya
Brigjen Penangkap Bambang 2x Mangkir Diperiksa KPK
Biarkan Mbah Ronggo, Jokowi: Ini Cara Bantu KPK
Bukti Bambang KPK Tak Perintahkan Kesaksian Palsu
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
10 jam lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran
1 hari lalu
Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.
Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun
2 hari lalu
Berita terkini bisnis pada Rabu petang, 27 Maret 2024, dimulai dari cerita mantan pengelola pom bensin soal tuyul SPBU.
Terkini Bisnis: PNS akan Pindah ke IKN Mulai Juni 2024, Contraflow setelah Kecelakaan Beruntun di GT Halim
2 hari lalu
Jokowi mengungkapkan sekitar 12 tower hunian bagi PNS/ASN di IKN dijadwalkan akan selesai pada Juli mendatang.
PNS Segera Dikirim ke IKN Mulai Juni, Begini Tempat Tinggalnya
2 hari lalu
Tempat tinggal ASN dan PNS di IKN berupa apartemen dengan tiga kamar. Ada 12 tower yang selesai pada Juli nanti.
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI
4 hari lalu
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?
5 hari lalu
Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?
Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan
5 hari lalu
Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Kapan cairnya dan berapa besarannya?
73 Tahun Sejarah THR, Pertama Kali Digagas Soekiman Wirjosandjojo dengan Uang Rp125-Rp200 dan Beras
9 hari lalu
Soekiman Wirjosandjojo saat 1951 menjabat sebagai Perdana Menteri menerapkan THR [ertama kali, PNS diberi antara Rp 125-Rp200 dan beras.
MA Aktifkan Kembali Status PNS Hakim Danu Arman Setelah Terjerat Kasus Narkoba, Ini Profilnya
13 hari lalu
Mahkamah Agung (MA) aktifkan kembali status PNS hakim Danu Arman yang pernah kedapatan gunakan narkoba di ruang kerjanya di PN Rangkasbitung