Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar, Gerindra Usul Uji Publik Pilkada Dihapus  

image-gnews
Massa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. Massa menuntut UU Pilkada dicabut karena merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dan mematikan sistem demokrasi yang susah payah diperjuangkan bersama. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Massa berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. Massa menuntut UU Pilkada dicabut karena merupakan upaya pembungkaman suara rakyat dan mematikan sistem demokrasi yang susah payah diperjuangkan bersama. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Fraksi Partai Golkar dan Gerindra berencana menghapus pasal soal uji publik dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Uji publik dianggap memperpanjang tahap penyelenggaraan pilkada, ajang kampanye hitam, dan menyulitkan calon.

"Uji publik cuma buat ricuh. Golkar tak mau kalau cuma buat begitu. Seharusnya bisa diuji dari partai pengusung saja," kata Ketua Komisi Pemerintahan sekaligus politikus Partai Golkar, Rambe Kamaru Zaman, saat dihubungi, Senin, 26 Januari 2015. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Ade Komarudin, mengatakan hal serupa. "Kita potong saja mata rantai money politic itu. Dengan pilkada langsung, semua orang menguji dia, tak perlu uji publik," kata Ade saat ditemui di Hotel Sultan kemarin. (Baca: Uji Publik Pilkada Jadi Bahan Debat Kusir Lagi)

Golkar berharap pemotongan tahap uji publik bisa mempersingkat proses pilkada. Pasalnya, dalam undang-undang disebutkan uji publik dilakukan dalam waktu paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, bupati, dan wali kota. "Pembentukan uji publik satu setengah bulan dan uji publik selama tiga bulan. Usulan calon dari daerah setuju uji publik memakan waktu. Jangan sampai pembentukan uji publik memperlama pilkada," katanya.

Rambe menilai uji publik juga tak berwenang meluluskan calon. "Di mana kewenangan tim uji publik untuk meluluskan atau tidak? Cuma sertifikat. Relevansinya apa? Lebih baik serahkan pada parpol yang tahu calonnya atau pada KPU lewat debat terbuka," kata Rambe. (Baca: Golkar Persoalkan Lagi Paket Calon Bupati-Wabup )

Anggota Komisi Pemerintahan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan uji publik bersifat rancu. "Sifatnya banci. KPU yang punya kewenangan, bukan uji publik," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, KPU berwenang meloloskan dan memvalidasi data, serta kompetensi calon. "Memang tujuannya baik, untuk mengukur kompetensi, tapi wewenang itu bisa dikasih ke parpol atau KPU," ujarnya.

PUTRI ADITYOWATI

Baca juga:
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan  

Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK

Ternyata Sistem Kemudi Air Asia QZ8501 Pernah Rusak

EKSKLUSIF: Samad KPK-Tedjo Gesekan di Istana Bogor

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

12 menit lalu

Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato (tengah) menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo (kiri) di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Sebut Golkar Punya Peran Besar di Pilpres 2024

Prabowo meminta maaf karena belum sempat mendatangi semua kader-kader Golkar di daerah dalam tahapan kampanye pemilu.


Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

6 hari lalu

Partai Golkar Menang di Sumut, Peran Musa Rajekshah Disorot

Partai Golkar dan kadernya mengambil langkah tepat memilih Ijeck


Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

9 hari lalu

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kendaraan niaga listik pada pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat 8 Maret 2024. Industri kendaraan niaga mencatat produksi sebesar 215.000 unit dengan penjualan domestik sebesar 200.000 unit tahun lalu. Kinerja ekspor kendaraan niaga juga selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Di mana pada tahun 2023 nilai ekspor sebesar 437 juta dolar AS, naik 33 persen dari tahun 2022 yang tercatat 328 juta dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.


Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berswafoto dengan anggota partai usai menghadiri acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Partai Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Gibran: Nanti Dibicarakan Lagi

Partai Golkar meminta jatah 5 kursi menteri, namun Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan capres Prabowo Subianto.


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

11 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.


Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

13 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.