TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Budi Santoso mengatakan hasil pengusutan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepolisian bisa mengarah pada penerbitan rekomendasi pemberhentian tidak hormat untuk Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Budi Waseso. "Tergantung hasil pengusutan, akan kami lihat apakah ujungnya ke sana," kata Budi Santoso menjawab pertanyaan soal Budi Waseso di kantornya, Kamis, 29 Januari 2015.
Sanksi tersebut, kata Budi, tercantum di Pasal 54 Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam pasal itu, diatur soal sanksi yang diberikan terhadap orang yang sedang memegang jabatan karir. Salah satunya, pemberhentian tidak hormat. Namun eksekutornya bukan Ombudsman, melainkan Polri. (Baca: KPK Vs Polri, Kisah Bambang Saat Dicokok Bareskrim )
Kepala Bareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso dilaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto ke Ombudsman. Sebelumnya Bambang Widjojanto juga telah melaporkan penangkapannya ke Komnas HAM (baca: Bambang KPK Lapor Penangkapan ke Komnas. dan Video: Bambang ke Komnas HAM)
Untuk mengusut dugaan maladministrasi tersebut, Ombudsman punya kewenangan untuk mendapatkan dokumen apapun. "Kami akan mencari informasi ke pihak manapun, termasuk yang belum terungkap," katanya. Dia juga menyebut lembaganya akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengusut dugaan maladministrasi itu. (Baca: Komnas HAM: Pemborgolan Bambang KPK Adalah Teror)
Ombudsman telah menerima pengaduan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, yang menilai ada pelanggaran polisi ketika menangkapnya pada Jumat minggu lalu. Bambang ditangkap dan bahkan diborgol tanpa sebelumnya dipanggil polisi. Ketika itu, Bambang sedang mengantar anaknya sekolah.
Dalam penangkapan itu, polisi menunjukkan surat berkop penahanan, namun isinya merupakan permintaan supaya Bambang menghadiri pemeriksaan. Ini juga diduga salah satu materi yang diadukan ke Ombudsman. Budi enggan mengonfirmasi. "Kami khawatir pihak teradu akan mengganti, mengubah, merevisi, hal-hal itu," katanya. Kepolisian menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus dugaan saksi palsu saat dia beracara di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sidang perkara sengketa hasil pilkada. (Baca: Bareskrim Segera Periksa Bambang Widjojanto )
Budi menyebut Kepolisian menempati peringkat kedua sebagai instansi yang paling banyak diadukan ke Ombudsman, setelah pemerintah kabupaten. Tapi sejauh ini, Ombudsman belum pernah menemukan kendala. "Polisi, terutama dengan komitmen mantan Kapolri Sutarman, kooperatif," ujar dia. "Mudah-mudahan sikap kooperatif ini ada di kepemimpinan Polri sekarang."
MUHAMAD RIZKI
Terpopuler
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
Jokowi Gampang Diobok-obok, Ini Sebabnya
Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel
Dapat Grasi dari Jokowi, Eva Bande: Ini Keajaiban
