Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekam Jejak Sigit, Dirjen Pajak Pilihan Jokowi

image-gnews
Sigit Priadi Pramudito. pajak.go.id
Sigit Priadi Pramudito. pajak.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Sigit Priadi Pramudito sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Fuad Rahmany. Sigit terpilih melalui proses seleksi yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Sigit sudah ditetapkan oleh sidang tim penilai akhir. Kini, kata Andi, keputusan presiden keppres untuk menetapkan jabatan Sigit sedang dibuat dan akan diteken dalam beberapa hari ke depan.

Sigit adalah pejabat karier di Ditjen Pajak. Pria yang lahir di Purwokerto pada 17 September 1959 itu berkarier di Ditjen Pajak sejak 1987. Terakhir, Sigit menjabat Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, yang menangani para pembayar pajak kelas kakap.

Namun penelusuran Tempo menemukan catatan miring tentang Sigit. Seorang pejabat di Kementerian Keuangan mengatakan, selama Sigit menjabat Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar, penerimaan di kantor yang dia pimpin selalu meleset dari target.

Sigit juga menjadi sorotan karena laporan harta kekayaannya yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi paling besar di antara calon lain. Kekayaannya melonjak cukup tajam dalam waktu dua tahun.

Pada 2009, harta dia tercatat Rp 13,8 miliar, kemudian melonjak pada 2011 menjadi Rp 21,8 miliar. Dalam laporannya, Sigit mengaku beberapa hartanya diperoleh dari hibah. Namun Tempo belum mendapat konfirmasi dari Sigit mengenai hal ini. (Terungkap, Rekening Miliaran 5 Calon Dirjen Pajak)

Scroll Untuk Melanjutkan

Ditemui di gedung parlemen pada Rabu, 28 Januari 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan Sigit adalah sosok yang bersih. Sigit dinilai layak menjabat Dirjen Pajak karena sudah melalui proses penilaian seperti halnya calon lain. "Enggak dapat rapor merah, kan, kami sudah cek ke KPK dan PPATK. Sudah semua," katanya.

Bambang memastikan Sigit merupakan calon terbaik dari empat nama yang sebelumnya diusulkan.  Bambang berprinsip, sumber pendapatan seorang Dirjen Pajak harus jelas. Sigit sudah dicek dalam hal tersebut. (Jokowi Pilih Calon Dirjen Pajak Pria atau Wanita?)


ANGGA SUKMA WIJAYA | MUHAMMAD MUHYIDIN

Berita Terpopuler
Permintaan Menteri Susi Ini Dicuekin Pemprov Babel
100 Hari Jokowi, Ada Investasi Rp 924,3 Triliun
Harga Minyak Dunia Turun, Indonesia Patut Waspada


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

30 menit lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

1 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

12 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

12 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

15 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

15 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024