TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golongan Karya tak lagi mempermasalahkan pasal soal politik dinasti dalam revisi Undang-Undang Kepala Daerah. Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari partai beringin, Rambe Kamaruzaman, mengatakan fraksinya tak ingin mengubah pasal yang melarang calon kepala daerah berada dalam satu garis keturunan atau ikatan perkawinan.
“Golkar tak menganggap itu penting. Kalau mau ada yang permasalahkan dan dibahas lagi, ya, ayo,” ujar Rambe saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Februari 2015. (Baca: Fraksi DPR Condong Dukung Pilkada Sistem Paket)
Saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada September 2014, Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan sempat menolak usulan pelarangan dinasti politik ini. Padahal tujuh fraksi lain menyetujui. Golkar beralasan, calon kepala daerah dipilih berdasarkan kapabilitasnya. Mereka juga menganggap larangan ini membatasi hak politik warga.
“Sekarang sudahlah, biarkan saja. Kalau pemerintah mau mengubah lagi, silakan,” tutur Rambe. Bagi Golkar, pasal ini bukan pasal krusial yang harus dirumuskan dalam waktu sidang yang sempit. “Ini, kan, revisi terbatas. Bahas pasal lain saja.” (Baca: SDA: Calon Kepala Daerah dari PPP Lewat Saya Dulu)
Golkar memilih mengajukan usulan revisi lain, seperti penghapusan tahap uji publik, pencalonan kepala daerah lengkap dengan wakil, dan perubahan syarat ambang batas dukungan pencalonan. “Ambang batas lebih penting dinaikkan supaya calon tak bisa asal berdasarkan dukungan dari KTP saja,” kata Rambe.
Soal politik dinasti, dalam pasal 12 Huruf (p) Rancangan Undang-Undang Pilkada disebutkan calon gubernur tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan lurus ke atas, bawah, dan samping dengan gubernur (inkumben), kecuali dengan selang waktu minimal satu tahun. Dan Pasal 70 Huruf (p) menyebutkan calon bupati tidak punya ikatan perkawinan atau garis keturunan lurus ke atas, bawah, dan samping dengan gubernur dan bupati atau wali kota, kecuali ada selang waktu minimal satu jabatan.
PUTRI ADITYOWATI
Baca berita lainnya:
Cerita Ahok: Jokowi Bukan Takut Bu Mega Tapi...
MA: Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Sulit
Disebut Bakal Gantikan BG, Ini Kata Budi Waseso
Budi Waseso Pantang Mundur Bidik Abraham Samad
Calon Kapolri Baru, Ini Sinyal Jokowi ke Kompolnas
