TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Komisaris Jenderal Budi Waseso akan masuk daftar calon Kepala Polri. Daftar ini akan diberikan bila Presiden Joko Widodo memintanya.
"Nanti delapan nama yang kemarin kembali diajukan ditambah satu nama baru karena kan jenderal bintang tiganya bertambah," ujar Tedjo di Kantor Wakil Presiden, Kamis, 5 Februari 2015.
Empat di antara delapan nama tersebut akan pensiun tahun ini, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Inspektur Jenderal Djoko Mukti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, serta Inspektur Jenderal Boy Salamuddin, bekas Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional.
Sedangkan empat calon lainnya adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komjen Suhardi Aulius, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.
Menurut Tedjo, wajar saja Budi Waseso masuk bursa calon Kepala Polri. Ia mencontohkan Timur Pradopo yang langsung menjadi Kapolri sesaat setelah naik pangkat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak ada masalah. Tergantung pada Bapak Presiden akan memilih mana yang terbaik untuk beliau. Kami juga memberikan yang terbaik kepada beliau. Keputusan ada di tangan Presiden," ujarnya.
Hingga saat ini, kata Tedjo, yang juga merupakan Ketua Komisi Kepolisian Nasional, pihaknya hanya memberikan kajian-kajian kepada Presiden Jokowi. Ihwal pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Tedjo mengatakan Presiden belum mengeluarkan pernyataan. "Presiden hanya bilang tunggu proses hukum selesai," katanya.
Proses hukum yang dimaksud Presiden, kata Tedjo, adalah sidang gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Budi Gunawan yang sudah berlangsung. Menurut dia, putusan sidang praperadilan itu akan menjadi dasar Presiden dalam mengambil keputusan. "Kami harap minggu depan sudah diputus," ujarnya.
TIKA PRIMANDARI