TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan Kementerian Perhubungan terhadap bus tingkat hibah dari pengusaha Dato Sri Tahir membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Kementerian mengevaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
"Waktu kemarin bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, saya minta Kemenhub untuk evaluasi PP Nomor 55 Tahun 2012," ujarnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 4 Februari 2015.
Menurut dia, peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi. Isi dalam peraturan pemerintah itu, tutur Djarot, tidak mengikuti perkembangan teknologi. "PP itu, kan, tahun 2012, sekarang sudah 2015, sedangkan bus hibah milik kami diproduksi sekitar tahun 2013 atau 2014," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa mengoperasikan lima bus tingkat pemberian Tahir Foundation karena terhalang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang menyebutkan berat bus tingkat yang diizinkan beroperasi adalah 21-24 ribu kilogram. Sedangkan bobot bus tingkat pemberian Tahir Foundation hanya 18 ribu kilogram.
Djarot menyarankan Kementerian Perhubungan selalu menguji coba teknologi terbaru agar peraturan yang akan dikeluarkan tetap relevan. "Teknologikan berkembang terus," katanya.
Selain itu, dia menegaskan bahwa tak akan mengembalikan bus tingkat tersebut pada Tahir Foundation. "Kalau dikembalikan, kan, eggak enak, udah dikasih kok," ujar Djarot.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan, jika sasis yang digunakan adalah sasis bus biasa, bukan untuk bus tingkat, perusahaan karoseri yang melakukan perakitan sasis bus tersebut layak ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban.
Kementerian menilai sasis bus tingkat keluaran Mercedes-Benz sumbangan Tahir Foundation berbeda dengan sasis bus tingkat Mercedes-Benz produksi langsung dari pabriknya.
GANGSAR PARIKESIT
