TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far mengklaim sudah nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. "Saya sudah terima persetujuan nonaktif dari partai sejak lama," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 6 Februari 2015.
Marwan mengatakan telah menandatangani surat permintaan nonaktif dari kepengurusan partai dengan tiga materai dan mengajukannya ke Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Jadi, saat ini ia tak lagi menjabat Ketua DPP PKB. "Jabatan itu sudah diserahkan ke ketua lainnya," katanya. "Saya juga tak pernah ngurus partai lagi."
Marwan mengaku tak tahu bila ternyata masih ada menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang berstatus aktif di partai politik. "Setahu saya, semua sudah nonaktif. Ini, kan, komitmen kami, menteri-menteri yang berasal dari partai. Fokus kami hanya boleh di kementerian masing-masing," katanya.
Berbeda dengan Marwan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ternyata masih memegang jabatan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik PDI Perjuangan. Politikus PDIP, Tb. Hasanuddin, menjelaskan, posisi itu baru akan dilepas Puan seusai Kongres PDIP pertengahan tahun ini.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sebelumnya menilai keberadaan Puan Maharani dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melanggar komitmen Presiden Joko Widodo. Status itu mestinya ditanggalkan ketika Puan dilantik sebagai menteri. "Ini, kan, perintah Presiden," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 2 Februari 2015.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan tak akan mengangkat menteri yang masih aktif di partai politik. Akibatnya, menteri yang masih menjabat ramai-ramai mengurus surat nonaktif dari partai. Namun Jokowi disebut tak adil lantaran membiarkan Puan tetap tercatat sebagai pengurus aktif PDIP.
INDRI MAULIDAR
