Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kongres Umat Islam: Resep Agar MUI Tak Bertele

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dien Syamsuddin, memberikan keterangan pers, di Kantor MUI, Jakarta, 6 Januari 2015. Dien menjelaskan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, dengan agenda pembahasan penguatan peran politik, ekonomi dan sosial budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban.TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dien Syamsuddin, memberikan keterangan pers, di Kantor MUI, Jakarta, 6 Januari 2015. Dien menjelaskan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, dengan agenda pembahasan penguatan peran politik, ekonomi dan sosial budaya umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Sejumlah akademikus dan praktisi lintas bidang berkumpul di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) membahas sejumlah rekomendasi untuk Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) keenam pada Ahad, 8 Februari 2015. Forum bertajuk Workshop Peran Strategis Intelektual Muslim, yang digelar oleh Pusat Studi Pembangunan Hukum Lokal UII, itu mengusulkan agar masalah kemiskinan menjadi perhatian di dalam kongres. Adapun KUII akan berlangsung mulai 9 sampai 10 Februari 2015 di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.

Ketua Pusat Studi Pembangunan Hukum Lokal, Fakultas Hukum UII, Jawahir Thontowi mengatakan forum ini menyarankan agar kongres lima tahunan itu tidak hanya membahas masalah wacana keagamaan. Menurut dia isu penuntasan krisis kebangsaan, yang memicu kemiskinan masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, perlu menjadi perhatian kongres. "Masih ada kekosongan di isu ini (pembahasan di kalangan Organisasi Islam)," kata Jawahir seusai memandu workshop tersebut pada Ahad sore.

Menurut Jawahir, idealnya kongres itu juga diisi dengan kajian yang melihat persoalan masyarakat muslim di Indonesia dari sudut pandang pemberdayaan kelompok marjinal. Lalu, merumuskan solusi berupa program yang mungkin bisa segera dikerjakan bareng oleh MUI bersama ormas-ormas Islam di sektor sosial, ekonomi, politik dan budaya. "Ada programnya, mungkin dilakukan dan targetnya jelas," kata dia.

Dia mencontohkan, ada rekomendasi agar isu kedaulatan pangan menjadi perhatian kongres. Para peserta forum menyarankan agar masalah pangan dibahas dari perspektif masih banyaknya pemiskinan ke komunitas petani, yang mayoritas, beragama Islam. "Pembangunan dari pinggiran, seperti digagas oleh Presiden Joko Widodo, perlu didukung dengan program nyata," kata dia.

Karena kebutuhannya penuntasan kemiskinan, Jawahir berpendapat, kongres juga perlu memikirkan masalah konsolidasi organisasi-organisasi masyarakat maupun partai politik berbasis Islam. Saat ini, menurut dia, problem utamanya ada di krisis kepemimpinan yang memicu tersendatnya kaderisasi di ormas-ormas dan partai Islam. "Kami ingin kongres merumuskan konsep pendidikan kaderisasi organisasi Islam untuk mengisi kepemimpinan nasional," kata dia.

Jawahir mencatat para peserta forum mengusulkan ada pola kaderisasi berupa pelibatan aktivis organisasi Islam untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Tujuannya, menurut dia, mengembalikan orientasi nilai para calon pemimpin ke tokoh-tokoh Islam yang menjadi pendiri negara Indonesia. "Agar mereka tidak pragmatis," kata dia.

Orientasi pemecahan problem masyarakat, Jawahir menambahkan, otomatis juga memerlukan restrukturisasi organisasi MUI agar lebih efektif melaksanakan program pemecahan masalah umat Islam. Misalnya, mengubah model kepemimpinan organisasi ini dengan memakai konsep kepemimpinan sekretaris jenderal agar birokrasi tidak bertele-tele. Perwakilan ormas-ormas Islam besar bisa masuk di dewan umum yang berwenang mengontrol organisasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Struktur itu, menurut Jawahir, bisa dilengkapi dengan pembentukan badan-badan yang aktif bekerja di daerah-daerah untuk kebutuhan pelayan umat Islam. Dia mencontohkan badan-badan itu bisa bekerja untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan hingga penuntasan konflik. "MUI juga butuh konstitusi (dasar organisasi) kuat supaya lembaga ini kharismatik," kata dia.

Forum itu dibuka oleh Ketua Umum MUI, Din Syamsudin. Sejumlah akademikus juga hadir seperti Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Edi Suwandi Hamid, pakar pangan UGM Maksum Machfoedz, pakar kajian Timur Tengah, Siti Muthiah dan budayawan, Ahmat Thohari. Ada juga perwakilan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sejumlah praktisi lembaga pendampingan berbasis Islam di isu hukum, tanah, petani dan kredit usaha kecil.

Sejumlah pakar memang melontarkan gagasan yang mendorong KUII keenam membahas persoalan dengan spektrum luas menjangkau beragam problem pemicu kemiskinan. Misalnya, Edi Suwandi Hamid mewacanakan pentingnya pembahasan dukungan bagi ekonomi kerakyatan di kongres.

Sementara pakar pertanian UGM, Maksum Machfoedz mendorong ormas-ormas Islam serius menggarap pemberdayaan petani sebagai pentuk jihad untuk kedaulatan pangan. Adapun Siti Muthiah menyoroti kebutuhan mendesak solusi bagi masalah nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama pekerja perempuan, di negara-negara Islam.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

9 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

9 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

10 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Rencana 3 Hari Demo Pemilu Curang di KPU dan DPR, Dihadiri Soenarko-Din Syamsuddin

11 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Rencana 3 Hari Demo Pemilu Curang di KPU dan DPR, Dihadiri Soenarko-Din Syamsuddin

Beredar poster ajakan demo kecurangan Pemilu 2024 sejak besok-Rabu di KPU RI dan Gedung DPR


Tolak Kezaliman Jokowi, Din Syamsuddin akan Gerakkan Demo di DPR Selasa Lusa

11 hari lalu

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, dalam acara Rakernas 2022 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita
Tolak Kezaliman Jokowi, Din Syamsuddin akan Gerakkan Demo di DPR Selasa Lusa

Din Syamsuddin mengatakan banyak pihak yang akan hadir dalam demonstrasi tersebut.


YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

16 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

16 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


135 Tokoh Ungkap Tujuh Dugaan Kecurangan TSM dalam Pemilu 2024

36 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
135 Tokoh Ungkap Tujuh Dugaan Kecurangan TSM dalam Pemilu 2024

Ratusan tokoh menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak hasil Pemilu 2024 yang dinilai penuh dengan kecurangan


Ratusan Tokoh Dukung Hak Angket Soal Dugaan Pemilu Curang, Ada Din Syamsuddin hingga Roy Suryo

36 hari lalu

Ratusan Tokoh dari berbagai kalangan, dalam konfrensi pers menolak pemilu curang terstruktur sistematik dan masif Rabu, 21 Febuari 2024 di Ballroom Sultan Hotel Jakarta Pusat. TEMPO/Dina Riani (Magang)
Ratusan Tokoh Dukung Hak Angket Soal Dugaan Pemilu Curang, Ada Din Syamsuddin hingga Roy Suryo

Din Syamsuddin sebagai salah satu perwakilan tokoh menyatakan hak angket akan membantu penegakan hukum.