Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jerit Nelayan: Menteri Susi Mau Ngasih Makan Ya

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menunggu detik-detik peledakan kapal nelayan asal Thailand, di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menunggu detik-detik peledakan kapal nelayan asal Thailand, di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum melakukan sosialisasi soal penangkapan hasil laut, seperti lobster, rajungan, dan kepiting. Sosialisasi ke daerah, terutama ke nelayan, sangat penting agar tidak terjadi salah pengertian. "Belum sosialisasi, padahal penting," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban Sunarto pada Tempo, Selasa, 10 Februari 2015.

Sunarto mencontohkan, untuk jenis tangkapan hasil laut yang dilarang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dipahami secara salah. Para nelayan hanya tahu menangkap lobster, kepiting, dan rajungan dilarang pemerintah. Padahal informasi itu kurang tepat, sehingga perlu penjelasan lebih rinci, juga termasuk pengenalan terhadap lingkungan.

Padahal, ujar dia, yang dilarang ditangkap adalah lobster ukuran di bawah 8 sentimeter, selebihnya diperbolehkan. Kepiting yang boleh ditangkap ukuran cangkangnya minimal 15 sentimeter. Dan rajungan yang boleh ditangkap berukuran minimal 10 sentimeter. "Nelayan banyak yang belum tahu," tuturnya.

Selain itu, menurut Sunarto, tindakan tegas soal larangan pukat harimau juga telah lama dilakukan. Namun, oleh nelayan, pukat harimau kemudian didesain lebih mini. Nelayan Kabupaten Tuban menyebutnya jaring otok alias mini-trawl

Dinas Perikanan dan Kelautan Tuban sudah melakukan operasi di perairan di bawah radius 12 mil dan menangkap lima unit mini-trawl. Jaring yang bisa menangkap ikan hingga terkecil itu sudah dibakar. Lokasinya di perairan Karang Agung, Kecamatan Palang, dan perairan di Kecamatan Tambakboyo.

Menurut Sunarto, selain penetapan kawasan laut, Pemerintah Kabupaten Tuban juga memberikan program bantuan stimulan. Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu Rp 500 juta untuk 2014 dan Rp 1 miliar tahun 2015. Sedangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tuban tahun 2015 sebesar Rp 300 juta. Bantuan itu untuk pembelian alat tangkap ikan, mesin perahu, dan sejenis. "Gratis," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan Agus Mulyono mengatakan program yang diterapkan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sangat merugikan nelayan. Misalnya, soal larangan menangkap lobster, kepiting, dan rajungan. "Sangat merugikan," ujarnya pada Tempo.  Dia menyebut, selama puluhan tahun, nelayan di Kabupaten Lamongan menggantungkan hidup dari berburu binatang laut di karang ini.

Menurut dia, nelayan di pesisir Pantai Utara Jawa, seperti di Kecamatan Paciran dan Brondong, jelas menolak larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Jika larangan ini tetap dilanjutkan, itu sama saja membunuh mata pencarian ribuan nelayan di daerah itu. Agus menyebut ada sekitar 19 ribu nelayan di Lamongan. "Emang Menteri Susi mau ngasih makan, ya," katanya.

Agus berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, mau meninjau kembali aturan yang diterapkan. Misalnya, soal penangkapan hasil laut, seperti lobster dan kepiting. Sebab, jika itu diterapkan, selain merugikan nelayan, pemerintah daerah akan kena imbasnya dalam hal pemasukan. "Saya minta ditinjau kembali," ujarnya.

SUJATMIKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,