Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat DPR: Dana PMN Bukan untuk Bayar Utang BUMN  

image-gnews
Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta – Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat semalam telah menyepakati usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 37,27 triliun. Jumlah itu turun dari angka usulan awal yang mencapai Rp 48 triliun ataupun dari angka yang diputuskan dalam Badan Anggaran Rp 40 triliun. 

Namun, meskipun menyetujui anggaran PMN tersebut, rapat yang berakhir sekitar pukul 02.15 Rabu dinihari, 11 Februari 2015, tersebut memberikan beberapa catatan. Sejumlah catatan itu antara lain Kementerian BUMN harus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa ada 14 perusahaan pelat merah yang dianggap bermasalah. 

Rekomendasi lain adalah pembinaan terhadap BUMN penerima suntikan modal pemerintah agar bisa mengelola dana sesuai dengan perundangan. "Yang terpenting juga, PMN jangan digunakan untuk membayar utang perusahaan," kata‎ Ketua Komisi VI Ahmad Hafisz Thahir saat memimpin rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Rabu dinihari, 11 Februari 2015‎. 

Bagi BUMN terbuka, ujar Hafisz, penerbitan saham baru (right issue) tidak boleh mengurangi kepemilikan saham pemerintah saat ini. Dewan juga mengharuskan pencatatan penggunaan PMN dalam rekening terpisah. ‎"Komisi juga akan melakukan pengawasan PMN agar digunakan sesuai rencana bisnis serta GCG.” 

Dalam pengadaan dana PMN, Komisi VI juga meminta Kementerian mengutamakan produk dalam negeri dan sinergi BUMN‎‎. Usulan ini nantinya akan dibawa ke Badan Anggaran sebelum disahkan di Rapat Paripurna Dewan pada Kamis mendatang, 12 Februari 2015. Namun, jika dinilai ada penyesuaian, usulan PMN bisa dikembalikan ke Komisi VI untuk dibahas. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diketahui, pemangkasan anggaran PMN dilakukan karena ada tiga BUMN yang usulannya ditolak dan tiga perusahaan pelat merah yang diusulkan sebagai pengganti penerima PMN belum disepakati. Hafisz menuturkan usulan tiga BUMN, yaitu PT Bank Mandiri, PT RNI, dan PT Djakarta Lloyd, belum ‎diterima karena belum dianggap prioritas. 

Adapun tiga BUMN yang awalnya diusulkan sebagai pengganti adalah PT PLN, Perum Askrindo, dan Perum Jamkrindo. ‎Tak hanya itu, beberapa usulan PMN BUMN juga dipangkas, misalnya PT Aneka Tambang Tbk--usulan awal Rp 7 triliun, disepakati Rp 3,5 triliun‎.

Kementerian BUMN awalnya mengajukan PMN sebesar Rp 48 triliun. Usulan itu sempat dipangkas oleh Badan Anggaran DPR menjadi hanya Rp 40 triliun. Namun, karena proses kesepakatan di Banggar dianggap menyalahi prosedur, Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya mencabut surat keputusan yang disampaikan kepada Banggar dan melanjutkan pembahasannya kembali di tingkat Komisi VI, Kamis, 10 Februari 2015. 

FAIZ NASRILLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Geledah Kantor Pusat PT Hutama Karya dan Anak Perusahaannya

23 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing Pembangkit Listrik Tenaga Uap Bukit Asam PT PLN (Persero) unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 - 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Geledah Kantor Pusat PT Hutama Karya dan Anak Perusahaannya

KPK menggeledah kantor pusat PT Hutama Karya (Persero) dan anak perusahaannya, PT Hutama Karya Realtindo (HKR).


Mengenal Kode CA, C, P, Q, S, dan Z dalam Tiket Kereta Api Ekonomi

2 hari lalu

Penumpang menunjukkan tiket di dalam gerbong kereta api luar biasa relasi Gambir - Surabaya Pasarturi di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan kereta api luar biasa (KLB) jarak jauh. TEMPO/Tony Hartawan
Mengenal Kode CA, C, P, Q, S, dan Z dalam Tiket Kereta Api Ekonomi

Terdapat kode dalam tiket kereta api ekonomi. Apa artinya Kode CA, C, P, Q, S, dan Z.


KAI Sediakan 480 Ribu Tiket Mudik Gratis Jakarta-Semarang, Pemesanan via Aplikasi Dibuka Siang Ini

2 hari lalu

Calon penumpang melakukan pembayaran pemesanan tiket kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu, 3 April 2022. Tiket kereta Lebaran sudah dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, loket stasiun, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. TEMPO/Muhammad Hidayat
KAI Sediakan 480 Ribu Tiket Mudik Gratis Jakarta-Semarang, Pemesanan via Aplikasi Dibuka Siang Ini

KAI menyatakan program mudik gratis ini terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Berapa THR Pegawai BUMN? Segini Perkiraannya

3 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berapa THR Pegawai BUMN? Segini Perkiraannya

Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mendapat tunjangan hari raya atau THR. Berapa perkiraan nilainya?


Bank Mandiri Gelar Pasar Murah 1000 Paket Sembako

3 hari lalu

Bank Mandiri Gelar Pasar Murah 1000 Paket Sembako

Kementerian BUMN bersama BUMN menyediakan paket sembako yang terdiri dari beras 5 Kg, 1 liter minyak goreng, dan gula 1 liter seharga Rp 75.000.


Daftar Mudik Gratis BUMN 2024, Ini Jadwal dan Tautan Pendaftaran

3 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Daftar Mudik Gratis BUMN 2024, Ini Jadwal dan Tautan Pendaftaran

Jadwal dan link pendaftaran mudik gratis BUMN 2024.


Rekrutmen BUMN 2024 Dibuka, FHCI BUMN Tanggapi Keluhan Tes Bahasa Inggris yang Sulit

5 hari lalu

Situs Rekrutmen Bersama FHCI BUMN menyampaikan pengumuman tahap tahap 1 berupa registrasi online dan seleksi administasi yang akan berakhir pada esok hari, Rabu, 11 Mei 2022. (Sumber: rekrutmenbersama.fhcibumn.id)
Rekrutmen BUMN 2024 Dibuka, FHCI BUMN Tanggapi Keluhan Tes Bahasa Inggris yang Sulit

Soal bahasa Inggris yang diberikan untuk rekrutmen BUMN dinilai sulit oleh peserta rekrutmen tahun lalu.


Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

5 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?