Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan DPR Setujui Tambahan Modal ke BUMN

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Januari 2015. Dalam rapat tersebut Menteri BUMN mengusulkan agar sebanyak 35 perusahaan pelat merah mendapatkan suntikan anggaran sebesar total Rp 48,01 triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Januari 2015. Dalam rapat tersebut Menteri BUMN mengusulkan agar sebanyak 35 perusahaan pelat merah mendapatkan suntikan anggaran sebesar total Rp 48,01 triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Aria Bima, mengatakan lolosnya usulan penyertaan modal negara tak hanya ditentukan oleh satu sebab. Banyak indikator yang harus dipenuhi agar perusahaan plat merah mendapatkan suntikan modal tambahan.

Menurut Aria, BUMN penerima adalah perusahaan prioritas yang sesuai dengan program kerja pemerintah. "Setelah itu kami tentukan beberapa indikator. Perusahaan yang diusulkan harus memiliki tujuan bisnis yang sesuai dengan indikator," kata Aria, saat dihubungi. ‎

Beberapa indikator yang dimaksud misalnya pemberian PMN harus bisa menambah keuntungan, baik bagi perseroan maupun dividen bagi pemerintah. Atau bagi yang rugi, suntikan modal harus membuat kinerja keuangannya menjadi positif.‎

‎Komisi BUMN menyepakati usulan penyertaan modal negara untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 37,27 triliun. Jumlah itu turun dari angka yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 48 triliun. ‎

Pertimbangan lain pemberian PMN, menurut Aria, adalah kepemilikan saham pemerintah. Pemberian PMN jangan sampai membuat kepemilikan saham pemerintah berkurang. Atau sebaliknya, saat diberikan suntikan modal, kepemilikan saham pemerintah masih mayoritas.

Masalah kepemilikan saham pemerintah menjadi kendala PT Djakarta Llyod. Perusahaan pelayaran tersebut tak mendapatkan PMN lantaran sedang mengajukan penundaan kewajibaan pembayaran utang. Akibatnya, saham pemerintah saat ini hanya sekitar 29 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara umum, Aria menambahkan, Komisi menyepakati PMN adalah pertimbangan efektifitas penggunaan anggaran fiskal pemerintah. Dengan besaran yang sama, pemberian PMN dianggap lebih efektif daripada diberikan kepada kementerian atau lembaga negara. Pemberian kepada perusahaan negara juga dinilai bisa meningkatkan leverage.

Dia mencontohkan PMN kepada PT Perikanan Indonesia. Meskipun kinerja perusahaan itu sedang memburuk, tapi pemerintah dan Dewan yakin, dana Rp 400 miliar bisa digunakan untuk mengembangkan usaha penangkaran benih ikan. "Sebab, kita juga butuh penangkaran benih. Dampak lain, adalah bisa menarik tenaga kerja," ujar Aria.


FAIZ NASHRILLLAH‎


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

6 hari lalu

Pertamina dan Kementerian BUMN Tebar 1.000 Paket Sembako Murah

Pertamina memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan


Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

19 hari lalu

Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Bizabo.com
Erick Thohir Nonaktifkan Dirut Taspen Buntut Kasus Investasi Fiktif, Ini Profil Antonius Kosasih

Menteri BUMN Erick Thohir nonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, buntut dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019.


Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

23 hari lalu

Warga mengikuti mudik gratis bertajuk Mudik Dinanti, Mudik Di Hati BUMN, di JICT II Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 17 April 2023. Total peserta program mudik gratis Pelindo Group 2023 mencapai 3.650 orang dengan menggunakan 73 unit bus yang di selenggarakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bulukumba. Tempo/Tony Hartawan
Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sediakan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Kementerian BUMN kembali gelar program mudik gratis bertema "Mudik Asyik Bersama BUMN 2024" jelang perayaan Ramadan 2024


Kemenhub Sebut 70 Persen dari Total Responden Minat untuk Mudik Jelang Ramadan

23 hari lalu

Sejumlah motor pemudik di Kapal KM Dobonsolo di Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta, Senin 17 April 2023. Pada program Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut 2023, Kementerian Perhubungan menyediakan kuota sebanyak 5.000 sepeda motor dan 10.000 penumpang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kemenhub Sebut 70 Persen dari Total Responden Minat untuk Mudik Jelang Ramadan

Kemenhub menyebut hasil sementara survei menunjukkan, minat mudik tahun ini mencapai lebih dari 70 persen dari total responden.


Siap-siap Pulang Kampung, Kementerian BUMN Kembali Hadirkan Mudik Gratis

27 hari lalu

Pemudik motor gratis menggunakan kapal KM Dobonsolo tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Kapal KM. Dobonsolo yang dioperatori PT Pelni untuk keberangkatan voyage 1 tanggal 25 April 2023 membawa sebanyak 713 unit motor dan 1.650 orang penumpang. Tempo/Tony Hartawan
Siap-siap Pulang Kampung, Kementerian BUMN Kembali Hadirkan Mudik Gratis

Kementerian BUMN mengumumkan program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024. Mudik ini dihadirkan untuk masyarakat umum dengan menyediakan akomodasi seperti bus, kereta hingga kapal laut.


Implementasi Budaya AKHLAK Kementerian BUMN dalam Catatan Disertasi Dr Zuhdi Saragih

28 hari lalu

Dr Zuhdi Saragih, dosen Universitas Nasional Jakarta. Foto: Istimewa
Implementasi Budaya AKHLAK Kementerian BUMN dalam Catatan Disertasi Dr Zuhdi Saragih

Disertasi Dr Zuhdi Saragih beri catatan soal budaya AKHLAK sebagai core values BUMN yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir sejak Juli 2020.


BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik di Tahun 2024

53 hari lalu

BRI Optimis Tumbuh Lebih Baik di Tahun 2024

BRI menerapkan secara konsisten strategi just right liquidity


SP Indofarma Desak Erick Thohir Selamatkan Perusahaan dan Penuhi Hak Karyawan

54 hari lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
SP Indofarma Desak Erick Thohir Selamatkan Perusahaan dan Penuhi Hak Karyawan

SP Indofarma mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyelamatkan Indofarma yang merugi beberapa tahun terakhir.


Terkini Bisnis: SP Indofarma Demo Kementerian BUMN Minta Selamatkan Perusahaan, Student Loan Tanpa Bunga Tak Jalan

58 hari lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
Terkini Bisnis: SP Indofarma Demo Kementerian BUMN Minta Selamatkan Perusahaan, Student Loan Tanpa Bunga Tak Jalan

Serikat Pekerja Indofarma mendemo Kementerian BUMN minta selamatkan perusahaan. Student tanpa bunga belum bisa berjalan.


Gebyar Diskon Pupuk 2024 di Kabupaten Karanganyar, Petani Bisa Tebus Pupuk Nonsubsidi dengan Harga Terjangkau

11 Januari 2024

Pupuk bersubsidi. TEMPO/Aris Andrianto
Gebyar Diskon Pupuk 2024 di Kabupaten Karanganyar, Petani Bisa Tebus Pupuk Nonsubsidi dengan Harga Terjangkau

Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari hingga Februari 2024.