Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usai Putusan Praperadilan, Tim 9 Rapat Lagi  

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Jimly Asshidique dan anggota Tim 9, menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan pimpinan KPK, di Jakarta, 3 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Jimly Asshidique dan anggota Tim 9, menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan pimpinan KPK, di Jakarta, 3 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan akan menunggu putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebelum merumuskan rekomendasi baru untuk Presiden Joko Widodo. "Rencananya, Selasa kami akan rapat," kata Jimly yang dihubungi pada Ahad, 15 Februari 2015.

Menurut Jimly, Tim 9 belum memberikan rekomendasi baru sejak tiga pekan lalu. Sejak itu pula, tim ini tak pernah lagi berkomunikasi dengan Jokowi. "Kami, kan, hanya salah satu pemberi masukan, Presiden juga bisa mendengarkan masukan dari pihak lain," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dari semua masukan, kata Jimly, Presiden tentu telah mengetahui sisi baik dan buruk tiap keputusan yang akan diambilnya terkait dengan nasib Budi Gunawan. Apa pun yang dipilih Jokowi, Jimly mengimbau agar keputusan itu dihormati.

Jimly hanya mengingatkan agar Jokowi tak telat lagi mengambil keputusan. Sebelumnya, kata Jimly, Presiden telat mengambil langkah sehingga muncul persoalan baru seperti teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tim 9 dibentuk Jokowi untuk memberikan masukan atas kisruh yang sedang terjadi antara KPK dan Polri. Awalnya, Jokowi mendapuk tujuh orang sebagai tim. Belakangan, jumlah mereka bertambah dua, yakni mantan Kapolri Jenderal Sutanto dan sosiolog Imam B. Prasodjo. 

Mereka yang masuk dalam tim adalah mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua KPK Erri Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, dan mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AIC Tunjuk 6 Dewan Penasehat dari Rektor hingga Dirjen Dikti Kemendikbud

16 Desember 2022

Dari kiri ke kanan: Daisy Primayanti, Harold Mitchell AC, Felia Salim, Prof Jamaluddin Jompa, HE Dr Siswo Pramono (inset, atas), Stefani Herlie (inset, tengah), Prof Nizam (inset, bawah). Australiaindonesia.com
AIC Tunjuk 6 Dewan Penasehat dari Rektor hingga Dirjen Dikti Kemendikbud

Australia-Indonesia Centre (AIC) menunjuk enam dewan penasehat dari Indonesia.


PPP: Resmi Jadi Ketum, Suharso Monoarfa Mundur dari Wantimpres

20 Maret 2019

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa (dua dari kiri), terpilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy atau Romy. Keputusan diambil setelah mengadakan rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
PPP: Resmi Jadi Ketum, Suharso Monoarfa Mundur dari Wantimpres

Sekjen PPP Arsul Sani menyebut Suharso Monoarfa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres setelah resmi jadi Plt Ketum PPP.


Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

10 Oktober 2018

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat diwawancarai awak media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 24 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar
Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.


Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

29 Desember 2017

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian rapat kerja dengan Komisi III DPR  di Gedung DPR RI, Jakarta, 15 OKtober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. TEMPO/Amston Probel
Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.


Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

10 November 2017

Ketua KPK Agus Raharjo berdiskusi dengan Mantan Ketua KPK Abraham Samad ketika memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK Jakarta, 31 Oktober 2017. Hingga hari ke-202, kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, belum terselesaikan. ANTARA FOTO
Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

Menurut Febri dalam tugas KPK menangani kasus-kasus besar, ada kemungkinan terganggu dengan berbagai hal baik isu hukum maupun non hukum.


SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

10 November 2017

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, di kantor YLBHI, Jakarta, 27 September 2017. TEMPO/Nurdiansah
SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan terbitnya SPD dua pimpinan KPK merupakan adanya indikasi Cicak versus Buaya jilid 4.


SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

9 November 2017

Sampul majalah Tempo edisi Cicak vs Buaya pada 9 Agustus 2009. (Tempo)
SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

Tito Karnavian menyampaikan komitmen tidak ingin membuat gaduh antara Polri dan KPK.


Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

26 September 2017

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, memberikan kue ulang tahunya kepada Wakapolri Syafruddin saat perayaannya di kediamanan wakil kepala Polri di Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Arif Zulkifli
Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

Menurut Syafruddin, keberadaan Densus Antikorupsi akan menopang kinerja KPK, sebab fokus KPK adalah memicu pemberantasan korupsi.


Anggota Wantimpres Minta Acara Terkait 1965 Tak Digelar Dulu  

18 September 2017

Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto. TEMPO/Subekti
Anggota Wantimpres Minta Acara Terkait 1965 Tak Digelar Dulu  

Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto, meminta segala kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa 1965 tidak digelar dulu atau dikurangi.


Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

30 Agustus 2017

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

Aktivis mencatat tiga pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.