Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP, PAN, dan PKB Satu Suara Soal Pelantikan Budi Gunawan

image-gnews
Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan ikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dwi Ria Latifa, mendesak Presiden Joko Widodo segera melantik Kepala Kepolisian RI. Putusan pra peradilan Budi Gunawan bisa dijadikan dasar pertimbangan. "Dengan keputusan itu, menurut saya seharusnya sudah tidak ada lagi keraguan," ujarnya, Senin, 16 Januari 2015.

Opsi pelantikan calon Kapolri sempat ditunda Presiden Jokowi lantaran Budi Gunawan tengah mengajukan gugatan pra peradilan atas penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan yang diajukan sejak dua pekan lalu itu dikabulkan Hakim Sarpin Rizaldi hari ini dengan alasan BG bukanlah pejabat negara.

Menurut Ria, putusan itu membuktikan proses penetapan tersangka terhadap BG catat dari sisi prosedur hukum. Dengan demikian, kata dia, status yang disandang BG dengan sendirinya batal demi hukum. Jokowi juga tak lagi perlu mempertimbangkan opsi untuk menjaring Kapolri baru. "Jangan sampai jadi negara yang simpang siur," katanya.

Desakan serupa disampaikan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding. Menurut dia, pembatalan pelantikan BG bisa berdampak secara politik dan hukum. "Karena itu bisa jadi masalah baik secara hukum maupun politis. Saya kira akan panjang masalahnya. Jokowi harus berhitung juga soal itu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub, yakin putusan praperadilan akan berujung pada pelantikan BG. Apalagi secara politis DPR sudah memberi dukungan terhadap pencalonannya. "Saya yakin akan dilantik karena keputusan itu. Kalaupun ada proses hukum lanjutan, itu disikapi belakangan. Yang penting hak BG harus dipenuhi dulu," katanya.

Berbeda dengan yang lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera enggan memberikan saran. "Kami masih menunggu sikap Presiden," kata anggota Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf. Meski demikian, ia berpendapat keengganan melantik BG bisa berdampak pada pelanggaran hukum. "Ya dong. Nanti ujung-ujungnya bisa ke sana," kata dia.

RIKY FERDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

13 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Hadi Tjahjanto Kumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN Bahas Situasi Pasca- Pemilu 2024

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengumpulkan Mendagri hingga Kepala BIN untuk membahas situasi pasca- Pemilu 2024.


Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

56 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadila eks Wamenkumham Eddy Hiariej atas penetapannya sebagai tersangka


Daftar Kekalahan KPK di Praperadilan, Dari Budi Gunawan Hingga Eddy Hiariej

56 hari lalu

Hakim Ketua Sarpin Rijaldi mempimpin sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 13 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Daftar Kekalahan KPK di Praperadilan, Dari Budi Gunawan Hingga Eddy Hiariej

Sejumlah pejabat, politikus dan pengusaha mengajukan praperadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka korupsi oleh KPK.


Sosok Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Royal Bagi-Bagi Rumah

24 November 2023

Baju merah: Kepala BIN Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dalam peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 29 November 2022. Biro Setpres
Sosok Budi Gunawan, Kepala BIN Eks Ajudan Megawati yang Royal Bagi-Bagi Rumah

Budi Gunawan sempat diterpa isu reshuffle dari posisi Kepala BIN. Terseret polemik hubungan Jokowi dan Megawati yang tak harmonis.


Budi Gunawan Mengaku Tak Tahu soal Isu Pergantian Kepala BIN

22 November 2023

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Budi Gunawan Mengaku Tak Tahu soal Isu Pergantian Kepala BIN

Budi Gunawan kerap dikesankan memiliki hubungan dekat dengan Megawati.


Kepala BIN Budi Gunawan Bantah Pakta Integritas Sorong Menangkan Ganjar

22 November 2023

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Kepala BIN Budi Gunawan Bantah Pakta Integritas Sorong Menangkan Ganjar

Kepala BIN Budi Gunawan menyangkal soal pakta integritas yang beredar berisi pernyataan menangkan Calon Presiden Ganjar Pranowo di Sorong, Papua.


Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

18 September 2023

Presiden Joko Widodo Melantik Wakapolri  Komjen Pol Budi Gunawan menjadi  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016. Budi Gunawan Menggantikan Kepala BIN yang lama Sutiyoso. TEMPO/Subekti
Jokowi Sebut Miliki Data Intelijen Arah Parpol, Apa Perbedaan Tugas BIN dan BAIS TNI?

Pernyataan Jokowi mendapatkan data intelijen dari BIN sampai BAIS TNI terkait parpol dianggap mengancam demokrasi. Apa tugas 2 badan intelijen itu?


Nama Budi Gunawan Mencuat Jadi Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Ini Pengusungnya

4 Juni 2023

Ketua Umum Pengurus Besar eSports Indonesia (PB ESI), Budi Gunawan. Doc. PB ESI.
Nama Budi Gunawan Mencuat Jadi Cawapres Untuk Ganjar Pranowo, Ini Pengusungnya

Nama Budi Gunawan mencuat sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengusungnya kelompok relawan Pro Patria Pro Ganjar.


Relawan Ganjar Pranowo Dukung Budi Gunawan Jadi Cawapres

4 Juni 2023

Kepala BIN Budi Gunawan.
Relawan Ganjar Pranowo Dukung Budi Gunawan Jadi Cawapres

Nama Kepala BIN Budi Gunawan mencuat sebagai salah satu Cawapres Ganjar Pranowo. Dekat dengan PDIP.


Youth Creative Hub, Fasilitas Lengkap Bekal Berwirausaha

10 April 2023

Gedung Papua Youth Creative Hub. Dok. Kementerian PUPR
Youth Creative Hub, Fasilitas Lengkap Bekal Berwirausaha

Terdapat studio podcast, studio musik, studio fotografi, dan juga hasil produk-produk yang ada di Tanah Papua.