TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan instansinya meningkatkan koordinasi dengan instansi dan satuan kerja perangkat daerah lain untuk mengantisipasi banjir. Tujuannya, mempercepat proses penanggulangan banjir yang akan melanda Ibu Kota hingga akhir Februari. "Akan ada posko penanggulangan yang saling terhubung," kata Agus saat dihubungi, Ahad, 15 Februari 2015.
Agus menjelaskan posko berdiri di setiap rumah pompa. Penjaga posko bertugas menghubungi satuan kerja terkait saat kenaikan muka air terpantau kamera closed circuit television (CCTV). Sebagai contoh, petugas posko akan menghubungi satuan tugas Dinas Kebersihan untuk mengangkut sampah yang menyumbat pintu air. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan dihubungi untuk mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar rumah pompa, yang akan terdampak akibat kenaikan muka air.
Bentuk koordinasi lain, kata Agus, adalah dengan PT PLN (Persero). Petugas penjaga rumah pompa dan pintu air akan memberikan informasi mengenai ketinggian muka air secara berkala. Dengan begitu, PLN bisa segera menentukan aliran listrik mana yang harus disambung atau diputus guna menjaga agar pompa terus beroperasi saat kenaikan terus terjadi.
Menurut Agus, penggunaan pompa air masih menjadi andalan pemerintah DKI untuk menghindari terjadinya genangan. Sesuai dengan lokasinya, pompa berfungsi mengalirkan air ke waduk, sungai, atau laut agar genangan di jalan dan permukiman tidak bertahan lama.
Agus berujar, sebuah pompa bisa beroperasi hingga 12-14 jam. Namun, jika pompanya sudah tua, waktu operasionalnya akan dibatasi.
Agus menuturkan Pemerintah Provinsi DKI memiliki 555 unit pompa yang terpasang di semua wilayah. Meski begitu, ia berujar, tak semua pompa itu berfungsi dengan baik. Dinas Tata Air menganggarkan Rp 5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 untuk memperbaiki pompa yang rusak. "Kami sedang mengebut perbaikannya," kata Agus.
LINDA HAIRANI
