TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad segera mengundurkan diri dari jabatannya. Abraham harus menaati Undang-Undang KPK, yang mewajibkan pimpinan komisi antikorupsi berhenti dari jabatannya ketika menyandang status tersangka.
"Dia harus berhenti atau mengundurkan diri. Setelah itu, presiden bisa keluarkan perpu pelaksana tugas pimpinan KPK," kata Rio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2015.
Abraham ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam kasus pemalsuan dokumen kependudukan. Polisi juga menetapkan perempuan bernama Feriyani Lim sebagai tersangka dalam kasus sama.
Kasus bermula saat Ketua Lembaga Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said melaporkan Feriyani Lim karena melampirkan kartu keluarga dan KTP palsu saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Feriyani menggunakan alamat rumah Abraham Samad di Makassar dan tercatat menjadi anggota keluarga Samad. Ketua KPK itu diduga membantu Feriyani dalam pemalsuan dokumen itu.
Rio tak banyak berkomentar soal kasus yang dialami Abraham Samad. Dia menilai penetapan status tersangka Abraham tak berelasi dengan penyelidikan KPK pada kasus suap Budi Gunawan.
"Yang jelas, ini tak ada hubungan dengan Budi. Penyidik Polda pasti punya bukti kuat dan sah, tinggal Samad buktikan kalau itu tuduhan salah," kata Rio.
Kini, dua dari empat pimpinan KPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Bambang Widjojanto diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri, tapi Jokowi belum meresponsnya. Otomatis, hanya dua pimpinan KPK yang bisa menjalankan tugas.
"Sebaiknya Presiden keluarkan perpu pelaksana tugas sekaligus untuk tiga pimpinan (Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas--habis masa jabatannya) sambil membentuk panitia seleksi," tutur Rio.
PUTRI ADITYOWATI
