Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Besok, Peradi Periksa Kasus Etik Bambang Widjojanto

image-gnews
Bambang Widjojanto (kanan), memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2015. Hingga saat ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Bambang. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Bambang Widjojanto (kanan), memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2015. Hingga saat ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara Bambang. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) akan memeriksa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto pada Rabu, 18 Februari 2015. Sekretaris Komisi Pengawas Perhimpuna Advokat, Adardam Achyar, mengatakan Bambang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengacara Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat yang bersengketa perkara hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu.

"Agendanya meminta keterangan Bambang Widjojanto," kata Adardam saat dihubungi, Selasa, 17 Februari 2015. Menurut dia, pemeriksaan ini merupakan bagian dari investigasi dugaan pelanggaran etik saat Bambang menjadi pengacara 2010 silam.

Peradi, kata dia, sudah memeriksa saksi-saksi dan pelapornya yakni Sugianto Sabran, anggota DPR dari PDI. Sugianto merupakan rival Ujang saat kontes pemilihan kepala daerah Kotawaringin 2010 lalu. Adardam enggan mengungkapkan nama-nama saksi yang telah dimintai keterangan tersebut. "Kami tidak bisa membuka karena prosesnya masih berjalan."

Adardam memastikan pihaknya independen menangani kasus Bambang ini. Dia mengklaim anggota panel yang memproses kasus Bambang tak menangani perkara di KPK.

Pengacara Bambang, Abdul Fickar Hadjar, memastikan kliennya akan memenuhi undangan tersebut. Menurut dia, proses yang berlangsung di Peradi ini menguatkan kasus Bambang tak perlu dilanjutkan ke Bareskrim dengan sangkaan perbuatan pidana. "Berarti ini diakui kesalahan profesi advokat," ujar Fickar.

Sugianto mengadukan Bambang ke Peradi pada 29 Januari 2015. Sepuluh hari sebelumnya, dia melaporkan Bambang ke Bareskrim Mabes Polri. Tim Bareskrim Polri lalu bergerak cepat dengan mencokok Bambang pada 23 Januari 2015. Bambang langsung dijerat pasal mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang di MK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fickar mendesak Peradi meminta Bareskrim agar menghentikan penyidikan kasus Bambang. Sebab, kata dia, Polri dan Peradi mempunyai nota kesepahaman bahwa bila ada dugaan pelanggaran dilakukan advokat selama menjalankan tugasnya, maka kepolisian harus menyerahkan advokat yang terken kasus ke Peradi untuk diperiksa. "Kami sudah meminta perlindungan ke Peradi supaya profesi advokat dilindungi," ujarnya. Penetapan Bambang tersangka hanya sepuluh hari setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.

Adardam mengaku pihaknya belum menyurati Bareskrim untuk meminta menghentikan penyidikan perkara Bambang. "Kami ada komunikasi tapi tidak bisa ekspose," ujarnya.

Sekretaris Dewan Kehormatan Peradi, Sugeng Tegus Santoso, tak yakin Bareskrim mematuhi perjanjian tersebut. "Belum tentu juga Bareskrim menaati. Jadi kuasa hukum Bambang harus mendesak Komisi Pengawasan Peradi," ujar Sugeng. Menurut Undang-Undang Advokat, penindakan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.



LINDA TRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

1 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera.


Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

3 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

Jaksa KPK resmi mengajukan kasasi atas putusan pengadilan soal penyitaan salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo


Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

11 jam lalu

Tersangka Bupati Kepulauan Meranti (nonaktif), Muhammad Adil, menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Muhammad Adil diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023, serta tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. TEMPO/Imam Sukamto
Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

KPK kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

12 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

12 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Ahmad Sahroni Telah Tambah Pengembalian Dana dari SYL Rp 40 Juta

Tim penyidik KPK sebelumnya meminta dana bekas transfer dari Syahrul Yasin Limpo itu segera dikembalikan Ahmad Sahroni, genapi dana Rp 860 juta.


KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

21 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Sidik Dugaan Korupsi Hutama Karya, Ini 3 Nama yang Ditengarai Jadi Tersangka

Agar penyidikan berlangsung efektif, KPK bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, untuk mencegah ketiganya bepergian ke luar negeri.


KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

21 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Terima Rp40 Juta dari Ahmad Sahroni, Uang Transfer dari Syahrul Yasin Limpo

KPK meyakini Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan segera mengembalikan duit dari Syahrul Yasin Limpo tersebut.


KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Hakim Banding yang Kembalikan Aset-aset ke Rafael Alun

21 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
KPK Ajukan Kasasi Terhadap Putusan Hakim Banding yang Kembalikan Aset-aset ke Rafael Alun

KPK mengajukan kasasi atas vonis di tingkat banding yang mengembalikan aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo.


KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang Hasbi Hasan

22 jam lalu

Penyanyi jebolan Indonesia Idol, Windy Yunita Bastari Usman, seusai memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024. Windy Idol yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris MA, Hasbi Hasan, yang kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus suap pengurusan Perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang Hasbi Hasan

KPK telah mengubah status Windy Idol dari saksi menjadi tersangka dalam kasus TPPU Hasbi Hasan.


KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

23 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersalaman dengan jaksa usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam pembacaan eksepsi yang disampaikan Syahrul melalui tim penasihat hukumnya, terdakwa meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari tahanan dengan alasan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa KPK tidak cermat, jelas, dan lengkap. ANTARA /Rivan Awal Lingga
KPK Menyayangkan Hakim Kabulkan Permohonan Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba

Syahrul Yasin Limpo dipindahkan ke Rutan Salemba, Ali Fikri bilang Rutan KPK juga punya fasilitas olahraga dan ruang terbuka untuk aktivitas bersama