TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum organisasi massa Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi, mengatakan empat bulan perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan catatan penting.
Puncaknya, saat penetapan status tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang memicu konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.
"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plinplan, semuanya terekam dengan baik," kata Arie dalam rilisnya, Jumat, 20 Februari 2015.
Selain itu, Arie juga menyatakan pemetaan sikap partai di Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga penegak hukum menjadi jelas. Pembatalan pelantikan Budi Gunawan tampak melegakan beberapa pihak. Namun bukan berarti konflik akan tuntas sampai di sini.
"Masih ada pihak-pihak yang tidak legawa menerima keputusan itu," ujar Arie.
Arie menilai bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa lain. Apalagi banyak agenda yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Misalnya, persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi.
"Jadi, situasinya masih dinamis. Keputusan kemarin melegakan masyarakat, tapi kita tahu bahwa konflik belum sepenuhnya berakhir karena konsolidasi kekuasaan juga belum tuntas."
Mengenai ini, Hilmar Farid dari Sekretaris Nasional Jokowi mengimbau para pendukung Jokowi tetap solid. Pertemuan berbagai kelompok yang mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pun dilakukan secara intens dalam beberapa minggu terakhir.
Salah satunya melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Partisipasi Indonesia. "Kami kerja keras merapikan barisan agar ke depan lebih siap menghadapi bermacam tantangan," kata Hilmar Farid.
DEWI SUCI RAHAYU
