Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dikecam, Pernyataan Ruki seperti Mewakili Suara Koruptor  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Taufiqurahman Ruki berjabat tangan dengan Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Usai pelantikan pengambilan sumpah di Istana Negara. Taufiqurahman menjabat pimpinan KPK sementara, menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang terjerat kasus hukum, Jakarta, 20 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Taufiqurahman Ruki berjabat tangan dengan Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Usai pelantikan pengambilan sumpah di Istana Negara. Taufiqurahman menjabat pimpinan KPK sementara, menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang terjerat kasus hukum, Jakarta, 20 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Muhammad Isnur menyayangkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki terkait polemik dengan kepolisian. Isnur menilai pernyataan Ruki justru merugikan dan terkesan melemahkan KPK. “Ruki seperti mewakili kepentingan kepolisian, mewakili kepentingan koruptor,” kata Isnur saat dihubungi, Sabtu, 21 Februari 2015.

Menurut Isnur, sebagai pimpinan, Ruki seharusnya tak mengeluarkan pernyataan yang melemahkan dan menurunkan posisi tawar komisi antirasuah itu. Apalagi sampai membiarkan pelemahan dan tak melindungi penyidik serta pegawai KPK dari kriminalisasi.

Salah satu pernyataan Ruki yang menurut Isnur tak membela KPK adalah saat mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu mempersilakan kepolisian melanjutkan proses hukum terhadap 21 penyidik dan pimpinan KPK. Isnur khawatir sikap lunak Ruki ini justru menjadi celah bagi para koruptor untuk melakukan perlawanan balik terhadap upaya hukum yang sudah dan tengah dijalankan KPK. “Ruki seperti membuka jalan untuk melemahkan KPK.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberhentian Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya, Bambang Widjojanto. Abraham dan Bambang diberhentikan setelah menyandang status tersangka dari kepolisian. 

Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk tiga pelaksana tugas, yaitu Ruki, Indirayanto Seno Adji, dan Johan Budi Sapto Pribowo. Satu pelaksana tugas untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Busyro Muqoddas pada Desember lalu. Jokowi meresmikan pengangkatan ketiganya pada Kamis kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah dilantik, Ruki yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPK langsung mengeluarkan sejumlah pernyataan. Ruki juga menggelar pertemuan dengan Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti yang baru ditunjuk Jokowi sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. 

Seusai pertemuan, Ruki mengatakan lembaganya akan mempertimbangkan pelimpahan berkas perkara Budi Gunawan dan mempersilakan kepolisian melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan terhadap dua mantan pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

IRA GUSLINA SUFA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Pimpinan KPK Serukan Jokowi dan Penyelenggara Negara Lakukan Panca Laku, Soroti Penyaluran Bansos

52 hari lalu

Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003 hingga 2019, Basaria Pandjaitan (depan) bersama M Jasin, Mas Achmad Santosa, Laode M Syarif, Erry Riyana Hardjapamekas, Taufiequrachman Ruki, Zulkarnain, Waluyo (dari kiri ke kanan) memberikan keterangan pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Eks Pimpinan KPK Serukan Jokowi dan Penyelenggara Negara Lakukan Panca Laku, Soroti Penyaluran Bansos

Para pimpinan KPK periode 2003-2019 menyerukan pesan moral kepada Presiden Jokowi dan seluruh Penyelenggara Negara untuk melaksanakan panca laku.


Firli Bahuri Ubah Tanggal HUT KPK, Ini Penjelasannya

27 Desember 2022

Ketua KPK Firli Bahuri dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/Magang
Firli Bahuri Ubah Tanggal HUT KPK, Ini Penjelasannya

Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan 27 Desember sebagai Hari Bakti KPK.


Calon Dewas KPK Taufiequrachman Ruki, Terakhir Berlabuh di PPP

20 Desember 2019

Kapolri Badrodin Haiti (kanan), bersama Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki dalam jumpa pers usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 2 Mei 2015. Pertemuan tersebut membahas penangguhan penahanan penyidik KPK, Novel Baswedan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Dewas KPK Taufiequrachman Ruki, Terakhir Berlabuh di PPP

Selain Ruki, kandidat Dewas KPK lainnya adalah Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Hamdan Zoelva.


Eks Pimpinan KPK Jadi Dewan Pengawas, Ruki Kandidatnya

18 Desember 2019

Taufiqurahman Ruki berjabat tangan dengan Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Usai pelantikan pengambilan sumpah di Istana Negara. Taufiqurahman menjabat pimpinan KPK sementara, menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang terjerat kasus hukum, Jakarta, 20 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
Eks Pimpinan KPK Jadi Dewan Pengawas, Ruki Kandidatnya

Jokowi mengatakan salah satu yang bakal menjadi dewan pengawas adalah mantan pimpinan KPK.


Eks Plt Ketua KPK Ruki Bantah Setuju Revisi UU KPK pada 2015

8 September 2019

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif (tengah), bersama mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (kiri) dan Abraham Samad (kanan) menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, 11 April 2017.  ANTARA/Aprillio Akbar
Eks Plt Ketua KPK Ruki Bantah Setuju Revisi UU KPK pada 2015

Ketika itu, ujar Ruki, poin revisi yang diajukan oleh DPR sama dengan poin revisi UU KPK yang sudah disetujui menjadi RUU inisiatif saat ini.


YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

24 Desember 2018

Kondisi mata Novel Baswedan saat menghadiri peluncuran Jam Hitung Novel Baswedan, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Melalui jam itu, Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. TEMPO/Imam Sukamto
YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.


YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

27 November 2018

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa  dan Ketua YLBHI Asfinawati saat acara pembukaan kembali gedung LBH Jakarta dan YLBHI di Jakarta, 25 September 2017. Akibat penyerangan pekan lalu, sejumlah fasilitas gedung rusak. TEMPO/Subekti
YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.


Jejak Eks Bos Lippo Eddy Sindoro dan 4 Negara Tempatnya Sembunyi

13 Oktober 2018

Tersangka kasus suap Peninjauan Kembali (PK) panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Sindoro. ANTARA/Reno Esnir
Jejak Eks Bos Lippo Eddy Sindoro dan 4 Negara Tempatnya Sembunyi

Penyidik KPK akan mengembangkan kasus eks petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro dengan memeriksa pejabat di Mahkamah Agung.


Ruki Jelaskan Andilnya dalam Penyerahan Diri Eddy Sindoro ke KPK

12 Oktober 2018

Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki (tengah), berbicara kepada pers usai pertemuan dengan DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 27 Maret 2015. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan sinergitas antarlembaga dalam rangka pencegahan korupsi khususnya di daerah.  TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ruki Jelaskan Andilnya dalam Penyerahan Diri Eddy Sindoro ke KPK

Taufiequrachman Ruki mengaku punya peran dalam penyerahan diri Eddy Sindoro ke KPK.


Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

10 Oktober 2018

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat diwawancarai awak media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 24 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar
Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.