TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mendatangi Mabes Polri. Namun mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu hanya mengantarkan dua surat.
"Pertama ditujukan ke Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan surat kedua ditujukan ke Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus," kata Bambang di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Februari 2015.
Surat pertama diserahkan Bambang bersama kuasa hukumnya. Surat kedua rencananya diberikan kepada Brigadir Jenderal Kamil Razak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, oleh anggota tim kuasa hukumnya yang lain.
Namun Bambang menolak menyebutkan isi dari kedua surat tersebut. Menurut Bambang, sangat tidak etis bagi dia untuk mengungkap isi surat sebelum sampai kepada Badrodin dan Kamil. "Tapi ada informasi yang hendak diklarifikasi," ucap Bambang.
Salah satu poin yang hendak diklarifikasi itu terkait dengan penambahan Pasal 56 KUHP pada kasusnya. Tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2010 ini dituduh bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Dia mempertanyakan alasan penyidik menambah pasal tersebut. "Kalau dalam konsep Islam ada tabayun. Saya pikir kami butuh penjelasan."
Setelah memberikan keterangan kepada wartawan, Bambang bersama kuasa hukumnya menyerahkan surat untuk Badrodin. Setelah itu, Bambang meninggalkan Mabes Polri. Padahal, agenda hari ini, Bambang dipanggil penyidik untuk diperiksa ketiga kalinya.
SINGGIH SOARES
