TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Indonesia untuk negara itu berbuntut panjang. Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana untuk membatalkan pembelian pesawat Tucano dan MLS dari negara tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hubungan diplomatik diantara kedua negara yang selama ini dibina takkan menghalangi putusan eksekusi hukuman mati. Selama ini, ujar dia, ketergantungan ekonomi Brasil terhadap Indonesia justru lebih besar dibandingkan dengan ketergantungan Indonesia.
"Jadi, kalau memang begitu (protes), ya, sudah. Kalau dia menurunkan sikap politik mereka, ya, kita juga turunkan sikap politik dan ekonomi juga tentunya," katanya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan pemerintah Indonesia mengancam bakal mengurangi besaran impor barang-barang, termasuk pembelian alat utama sistem persenjataan pesawat Tucano dan MLS yang telah dipesan dari negara Amerika Latin itu. "Kapan keputusannya, tentu kita periksa dulu macam apa kontraknya, komitmennya," ujar Kalla.
Menurut Kalla, jika pembelian pesawat jadi dibatalkan, pemerintah mempertimbangkan untuk mengalihkan pemesanan kedua pesawat jenis itu ke negara-negara lain. "Banyak sekali negara yang menyediakan, bisa ke Korea Selatan, Jepang, dan Eropa. Banyak sekali, jangan khawatir," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyetujui langkah yang akan dilakukan pemerintah. Menurut dia, upaya eksekusi mati merupakan urusan dalam negeri Indonesia sehingga pemerintah Brasil tidak perlu mencampurinya. "Putusan ini untuk memberikan efek jera, jangan disalahtafsirkan kita melakukan di luar hukum," ujarnya.
Sofjan mengakui tindakan pemerintah Brasil merupakan hal lumrah sebagai bentuk protes yang dilakukan untuk melindungi warganya. Namun semestinya hal itu jangan sampai merusak hubungan bilateral kedua negara. "Kalau 40-50 orang mati setiap hari karena narkoba, tentu harus ada upaya (penegakan hukum)," tuturnya.
JAYADI SUPRIADIN
