TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah spanduk penyesatan terhadap kelompok Syiah kembali bermunculan di beberapa perempatan jalan besar di Kota Yogyakarta dan sekitarnya selama sepekan belakangan. Menjamurnya spanduk seperti ini mengulang peristiwa serupa pada pertengahan 2013 lalu.
Dalam pantauan Tempo, sebagian spanduk ini tersebar di pinggiran perempatan ringroad selatan. Misalnya di wilayah Bantul, spanduk penyesatan kelompok Syiah itu terpasang di perempatan Ngipik, perempatan Wojo, dan perempatan Kasihan. Ada juga spanduk yang terpasang di kawasan Kota Yogyakarta, seperti di perempatan Wirosaban.
Isi tulisan spanduk-spanduk itu beragam. Ada yang berbunyi "Syiah Bukan Islam, Syiah Sesat dan Menyesatkan", lalu "Syiah Bukan Islam, Bahaya Latin (seharusnya Laten) di Indonesia" dan "Syiah Bukan Islam, Bahaya bagi Aqidah Umat Islam." Di spanduk-spanduk itu tertera nama beragam organisasi, seperti Gerakan Anti Maksiat (GAM), Front Jihad Islam (FJI), Masyarakat Indonesia Pencinta Ahlul Bait, dan banyak organisasi lain.
Pengajar Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Abdur Rozaki mengaku heran dengan pembiaran pemasangan spanduk-spanduk ini. Semestinya, menurut dia, aparat kepolisian dan pemerintah daerah tidak diam ketika spanduk bermuatan provokasi kebencian ke kelompok lain seperti itu bermunculan. "Tidak hanya harus dicopot, tapi diusut siapa pemasangnya," kata Rozaki seusai berbicara di pembukaan Konferensi Masyarakat Sipil Yogyakarta di Hotel Ross In, Bantul, pada Rabu, 25 Februari 2015.
Rozaki menyarankan organisasi masyarakat sipil peduli toleransi di Yogyakarta melakukan penyikapan bersama terkait penebaran spanduk-spanduk provokatif seperti itu. Menurut dia, salah satu cara efektif ialah bersama-sama melaporkan pemasangan spanduk penyesatan ke aparat kepolisian. "Ada indikasi pelanggaran salah satu pasal di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," kata dia.
Peneliti Institut Research and Empowerment (IRE) tersebut berpendapat demikian karena spanduk penyesatan Syiah memuat materi penyebaran kebencian ke kelompok lain di depan umum. Sanksi bagi tindakan seperti ini diatur dalam Pasal 156 KUHP. "Dilaporkan ke polisi agar diusut siapa pelakunya dan ditelusuri motifnya," kata dia.
Dia berpendapat penanganan fenomena intoleransi memerlukan kepedulian gerakan masyarakat sipil secara aktif. Apabila ada laporan dari masyarakat, menurut dia, kepolisian bisa menjadikan penanganan kasus ini sebagai bagian dari program strategis penegakan hukum. "Pemerintah daerah juga perlu menanganinya sebab ini indikasi social disorder yang mengancam aspek mendasar dalam bernegara, yakni keamanan warga," kata dia.
Juru bicara Rausyan Fikr, lembaga yang pernah menerima ancaman penyerangan karena dituding menjadi penyebar ajaran Syiah di Yogyakarta pada 2013 lalu, Edi Syarif, berharap pemasangan banyak spanduk itu tidak berujung pada kemunculan ancaman dan aksi kekerasan. Edi mengaku telah mengetahui bahwa spanduk itu menyebar di banyak titik di Yogyakarta dalam sepekan terakhir. "Kami tidak paham apa maksudnya. Semoga saja tidak menyebabkan provokasi ke masyarakat," kata dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
